Tak salah dong, banyak pihak menilai dari munculnya Draf Rancangan Undang-undang yang begitu diingikan oleh PDIP akan berdampak konflik ideologi. Sehingga NKRI terancam terbelah atas RUU tersebut.
Bisa-bisa apa yang diprediksi oleh calon Presiden pada Pemilu Presiden lalu, Prabowo Subianto benar terjadi bila RUU ini tetap dipertahankan maka NKRI akan bubar. Naudzubillah Min Dzalik!
Sudahlah, jangan ada upaya lagi untuk memecah NKRI seperti yang dilakukan pada saat kampanye Pilpres 2019 lalu itu untuk membawa NKRI menjadi Negara Teokrasi. Kini, setelah Presiden terpilih dan Negara sudah kondusif, malah partai politik koalisi pemerintah berusaha untuk membuat kegaduhan. Masyarakat semakin bingung melihat pertikaian ini.
Â
Anggota DPR dan presiden seharusnya mendengarkan keluhan masyarakat yang meminta agar RUU HIP dibatalkan.
Ketentuan regulasi yang berlaku dinyatakan bahwa pembatalan atau penarikan RUU HIP masih bisa dilakukan karena belum dibahas oleh pemerintah dan DPR secara bersama.
Amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pada Pasal 70 ayat (1) dinyatakan bahwa RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Gampang kan? Kenapa masih ngotot juga sih?!
Tetap kembali ke koridor awal sejak Indonesia berdiri. Di mana NKRI hanya memiliki ideology Pancasila. Agar kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke tidak terpecah-pecah.
Mestinya PDIP sebagai partai wong cilik intropeksi kepada penolakan rakyat begitu massif.
