Anjuran Presiden Tak Didengar Pemerintah Daerah, Pertanda Buruk Rezim Jokowi

Permasalahan tidak adanya kordinasi yang baik dari pemerintah Pusat ke daerah jadi perhatian saya untuk menuliskan artikel mengenai kebingunan Presiden Jokowi bersikap memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 ini di Indonesia.

Hal ini terlihat dari tidak berimbangnya informasi yang didapat publik atas kebijakan yang ditetapkan Presiden dalam berperang melawan Covid-19. 

Dalam beberapa hari belakangan ini terkesan adanya 'perang dingin' atas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terjadi pembangkangan di luar nalar yang dilakukan Kepala Daerah atas kebijakan Presiden dalam melawan virus corona.

Sebagai rakyat saya pun dibuat pusing. Peraturan mana yang harus saya kerjakan. Presiden melarang pemerintah daerah melakukan lockdown wilayah, Sementara di beberapa Kepala Daerah lakukan lockdown demi menyelamatkan warganya dari virus mematikan tersebut untuk beberapa bulan.

Kebijakan terbaru mengenai imbauan kepala daerah dan tokoh-tokoh agama diminta untuk tidak mudik. Nyatanya masih banyak pejabat Negara hingga tokoh agama melakukan kegiatan ke luar daerah. Terkesan dianggap angin lalu imbauan Presiden.

Kepala Negara menyadari, imbauan saja tidak cukup, melainkan "Perlu ada langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19." Maka diperlukan perangkat aturan yang lebih tegas dan kuat.

Masyarakat tentu ingat dengan imbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak melakukan bepergian ke luar daerah. Sudah tegas melarang bawahannya untuk mudik. Sanksi nya tidak main-main. Langsung pecat. Sangat tegas bukan?

Lalu bagaiaman dengan para pejabat sekelas Kepala Daerah dan Anggota DPR RI yang membandel? Ada sanksi serupa kah?

Ini namanya intimidasi alias tidak adil. Masyarakat bawahan dikenakan sanksi, sedangkan pejabat tidak! Padahal sama-sama membahayakan penduduk setempat terutama bagi Pejabat yang berasal dari wilayah transmisi local terbanyak terjangkit virus asal Cina tersebut.

Mudik bagaimana? Program mudik secara gratis ditiadakan. Kementerian Perhubungan bahkan telah berbicara dengan TNI dan Polri tentang skenario penutupan pintu-pintu keluar di Jakarta dan sekitarnya.

Namun, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman membolehkan mudik bagi mereka yang akan menghabiskan liburan lebaran di kampung masing-masing. Tapi langsung dibantah oleh Menteri Sesneg menyatakan tidak boleh dan Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan boleh. Lalu dibantah lagi Mensesneg, Tidak boleh mudik, titik!

Sesaat Fadjrul pun menetapkan pernyataan yang sama tidak boleh. Sebelumnya dirinya ngeyel membolehkan mudik asal setiap yang mudik otomatis berstatus Orang Dalam Pemantauan dan harus diperiksa kesehatannya.

Masyarakat benar-benar bingung atas tiga orang bawahan Jokowi tersebut. Rupanya statement yang dinyatakan benar oleh Mensesneg, pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik." Sebagai gantinya, katanya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah.

Duh puyeng juga ya. Saya menulis pun dibuat pusing cuk.

Adapula pernyataan dari Luhut mengatakan akan ada skenario lain disiapkan. Sebagai PLT Menteri Perhubungan dirinya mengatakan membatasi jumlah orang di sarana transportasi publik seperti bus.

Ya ampun pak Luhut, ini sih bukan solusi yang bagus menurut saya. Kemarin ada pengalaman Satu Bus yang berasal dari Jakarta menuju Sumatera Barat kena semua virus ini. Bagaimana ini Tuhan?