Infrasruktur untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera

Saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya membangun berbagai infrastruktrur dan terus mengembangkan pembangunan infrastruktur tersebut di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai kebijakan pun baik dari pusat maupun daerah terus dikeluarkan untuk memperlancar program ini. Salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo adalah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari ratusan proyek strategis nasional, ada beberapa proyek yang menarik buat saya ulas, diantaranya menyangkut Proyek Infrastruktur bidang Transportasi yakni: Pembangunan Kereta Api Ringan ( Light Rail Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Pembangunan Jalan Tol dan Jalur Kereta Api Baru Trans Sumatera, dan bidang Pertanian yakni pembangunan proyek bendungan dan saluran irigasi, khususnya yang berada di Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan Kereta Api Ringan ( Light Rail Transit/LRT)

LRT merupakan saalah satu moda transportasi massal berbasis rel yang ramah lingkungan dan pembangunannya dilakukan secara elevated di atas tanah ruang milik jalan tol an nontol. Hal tersebut memungkinkan pembebasan lahan seminimal mungkin sekaligus mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah.

Menurut Jokowi pembangunan proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, utamanya transportasi masssal. Dan pembangunan LRT ini harus di percepat karena sudah tertunda cukup lama, terutama di Jakarta yang kemacetannya sudah semakin parah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomir 98 Tahun 2015, Pemerintah menugaskan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan (LRT) terintegrasi, yang meliputi: 1. Jalur, termasuk konstruksi jalur layang, 2. Stasiun, dan 3. Fasilitas operasi.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 menegaskan bahwa penyelenggaraan LRT terintegrasi dengan total panjang 83,6 km itu terdiri dari lintas-lintas pelayanan yakni: 1. Lintas pelayanan Cawang – Cibubur, 2. Lintas pelayanan Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, 3. Lintas pelayanan Cawang – Bekasi Timur, 4. Lintas Pelayanan Dukuh Atas –Palmerah – Senayan, 5. Lintas pelayanan Cibubur – Bogor 6. Lintas pelyanan Palmerah – bogor. Selain itu, terkait lintas pelayanan sebagaimana di maksud, pemerintah dapat menetapkan lintas pelayanan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4) Perpres Nomor 98 Tahun 2015.

LRT ini katanya akan menjadi solusi kemacetan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Jika memang demikian tentu masyarakat berharap proyek yang dibangun untuk mengurangi tingkat kemacetan itu dapat benar-benar terlaksana sesuai target yang ditentukan. Apalagi jika melihat daya angkut harian sebanyak 24.000 dengan konfigurasi enam train set, tentu LRT akan menjadi pilihan masyarakat.

Pekerja melintas dekat proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembangunan dua koridor awal LRT, yakni Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km) dan rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km, membutuhkan anggaran Rp 23,8 triliun dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun. (dok properti.kompas.com)

Pembangunan Jalan Tol dan Jalur Kereta Api Baru Trans Sumatera

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan sebuah jalan tol yang akan dibangun sepanjang 2.818 km yang menghubungkan Aceh dengan Lampung di pulau Sumatera. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang kepastian perencanaan pembangunan jalan tol lintas sumatera, PT. Hutama Karya ditunjuk menjadi pemrakarsa dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi tersebut demi memacu pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan akan terintegrasi dengan jalur kereta api sehingga dapat meningkatkan konektivitas di pulau Sumatera.

Tol Trans Sumatera terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Sumatera. Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu meliputi Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru 610 kilometer, Pekanbaru-Medan 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh 460 kilometer. Tiga koridor prioritas pembangunan, antara lain jalan Palembang-Bengkulu 303 kilometer, Pekanbaru-Padang 242 kilometer dan Medan-Sibolga sejauh 175 kilometer.

Groundbreaking Tol Trans Sumatra (dok beritatrans.com)

Sementara di jalur kereta api trans Sumatera, di sebagian wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, jalur kereta api sebenarnya sudah dibangun, namun masih ada jalur yang terputus, seperti yang terjadi pada jalur Rantauprapat sampai Kertapati.

Pembangunan jalur kereta api baru yang direncanakan selesai pada 2017 ini, sepanjang 231 KMJR (Kilometer Jalur Rel) antara lain, jalur ganda kereta api Medan – Bandara Kualanamu sepanjang 32 KMJR, jalur Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 30 KMJR, jalur Binjai – Stabat – Besitang sepanjang 85 KMJR (jalur binjai ini merupakan pembangunan jalur yang sudah ada namun tidak aktif), kemudian jalur Medan – Gabion sepanjang 4 KMJR, dan jalur Rantau Prapat – Kota Pinang sepanjang 80 KMJR.

Kemudian khusus untuk lintas Sumatera, untuk tahap awal akan menghubungkan Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Tiga daerah itu mulai dari Rantau Prapat, Sumut, lalu ke Dumai, Pekanbaru, Jambi sampai ke Kertapati Palembang yang umumnya melintasi daerah Sumatera Bagian Timur.

Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Hermanto Dwiatmoko mengatakan rencana pembangunan proyek tersebut akan segera terealisasi asalkan pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan lahan di lokasi pembangunan. Pelaksanaan pengadaan tanah telah dimulai tahun 2015, dan ditargetkan selesai tahun 2017. Diperlukan bantuan dan dukungan penuh para Gubernur dan jajarannya untuk mendorong suksesnya pengadaan tanah.

Pekerja melintasi jalur kereta api yang masih dalam pengerjaan di dekat Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera (dok print.kompas.com)

Sejalan dengan pembangunan LRT, jakur kereta api trans Sumatera juga diharapkan akan menjadi salah satu solusi persoalan kemacetan atau beban lalu lintas sekaligus membawa dampak positif untuk perekonomian dan pembangunan daerah.

Pembangunan Tol Trans Jawa

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau jawa. Jalan tol ini menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya. Sehingga dapat dipastikan tol Trans Jawa ini akan menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Tol Trans Jawa sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer tersebut melanjutkan jalan-jalan tol yang sekarang sudah ada, seperti Tol Cikampek, Cirebon, Semarang dan Surabaya. Sedangkan sisa ruas jalan tol yang akan dibangun adalah kurang lebih sepanjang 643 kilometer. Dalam pelaksanaannya Presiden Jokowi mempersilakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku PT yang mendapat banyak bagian dalam proyek tol ini untuk memilih sejumlah opsi demi menggenjot pembangunan tol, apakah mau dikerjakan oleh investor swasta, BUMN, atau Kementerian PUPR yang melalui anggaran APBN asalkan pelaksanaannya memiliki target. PT Jasa Marga (Persero) Tbk meyakini jika pengoperasian tol Trans Jawa bakal dilaksanakan pada 2018.

Ini salah satu Progres Pembangunan Tol Trans Jawa Ruas Semarang-Solo (dok properti.kompas.com)

Pembangunan Saluran Irigasi dan Bendungan di Aceh Barat

Kehadiran Presiden RI Joko Widodo jelang Hari Raya Idul Fitri 2015 yang lalu, telah memberikan angina segar atau kesejukan tersendiri bagi masyarakat Aceh Barat, termasuk saya tentunya. Betapa tidak, walaupun kehadiran beliau tidak berapa lama, namun penuh arti. Irigasi Lhok Guci (teluk Guci) yang terdapat di Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat, menjadi sasaran kado kunjungan orang nomor satu negeri ini.

Bendungan dan irigasi Lhok Guci secara resmi mendapat alokasi dana sekitar 100 miliar untuk pembangunan jaringan guna mengairi sawah masyarakat dan penyelesaian infrastruktur pertanian di wilayah Aceh Barat.

“Sarana irigasi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan swasembada dan ketahanan pangan di Negara ini,” ujar bapak Jokowi saat kunjungan kerjanya ke Meulaboh Aceh Barat pertengahan Juli 2015 lalu, dihadapan warga masyarakat usai melaksanakan shalat Zuhur berjamaah di masjid Babussalam Meulaboh, Aceh Barat.

Lebih lanjut Jokowi juga mengharapkan agar masyarakat mendukung program pemerintah terutama program yang bersentuhan langsung pada kepentingan masyarakat luas.

“Berbagai program pemerintah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk itu mari kita bersama mendukung program pemerintah, baik di tingkat kabupaten, propinsi, maupun oleh pemerintah pusat,” ungkap Presiden Jokowi.

Tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Jokowi mengutus Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman untuk melihat langsung ke lapangan akan bendungan yang selama ini telah diidamkan masyarakat luas khususnya petani. Sang Menteri pun datang pada 4 Agustus 2015 guna melihat langsung kondisi bendungan dan irigasi Lhok Guci yang terdapat di desa Seumantok Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat.

Menteri Pertanian R.I Dr. Andi Amran Sulaiman bersama Bupati Aceh Barat, H.T Alaidinsyah pada selasa 4/8 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Barat guna melihat langsung kondisi bendungan dan irigasi Lhok Guci (dok Pri) .

Irigasi dan bendungan Lhok Guci yang telah dibangun sejak 13 tahun lalu, saat ini belum berfungsi maksimal dikarenakan belum terbangunnya saluran-saluran yang mengairi persawahan masyarakat. Dalam kesempatan berdialog dengan masyarakat di sekitar bendungan dan irigasi Lhok Guci, Menteri Pertanian mengatakan akan memberikan bantuan program cetak sawah baru untuk Kabupaten Aceh Barat sebanyak 10.000 hektar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Selain itu di tahun anggaran 2017, Kementerian Pertanian juga akan menambah 500 sampai 1.000 hektar program cetak sawah baru. Apa yang dikatakan sang menteri ini tentu disambut antusias oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk saya tentunya. Bupati Aceh Barat, H.T Alaidinsyah menyampaikan terima kasih atas kunjungan bapak Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, guna melihat langsung kondisi lapangan. Beliau berharap kunjungan ini akan mendorong percepatan pembangunan maupun pendanaan bagi saluran irigasi, sehingga menjadi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

Irigasi dan bendungan Lhok Guci yang sempat dikunjungi Jokowi dan Menteri Pertanian R.I Dr. Andi Amran Sulaiman (dok pri)

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bertekat menjadi penyumbang produksi tanaman pangan untuk skala nasional dengan tuntasnya sarana pendukung irigasi teknis Lhok Guci yang mampu mengaliri 20.000 ribu hektar sawah di kawasan itu. Tekad tersebut terwujud dengan ketersediaan lahan pertanian serta dorongan dari pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi kabupaten, khusunya Aceh Barat memperluas 10.000 hektar area baru untuk terpenuhinya distribusi air dari irigasi dan bendungan.

Pada peninjauan bendungan dan irigasi Lhok Guci ini, sang menteri juga menyerahkan bantuan alat-alat pertanian kepada kelompok tani berupa; pompa air sebanyak 7 unit, pupuk 400 ton, handspayer elektrik 10 unit dan racun pembasmi hama.Apa yang dicanang. dilakukan dan diterapkankan oleh Menteri Pertanian ini, moga juga dapat diaplikasikan di daaerah-daerah lain di Indonesia juga ya!

Tingkatkan Pengawasan

Pembangunan infrastruktur dari berbagai proyek yang telah dan akan dilaksanakan, tentu harus mendapatkan pengawasan yang ketat oleh semua pihak, tidak saja oleh pemerintah tapi juga lembaga-lembaga independen lainnya yang juga turut berperan aktif. Pengawasan ini sangat perlu agar proyek yang sedang dibangun atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun jadwal yang ditetapkan, sehingga kualitasnya baik dan bermutu. Kepada pihak kontraktor harus bekerja maksimal dengan memperhatikan aspek kualitas, lingkunan dan ketepatan waktu.

Pemerintah juga harus serius untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari proses tender, pengerjaan awal, sampai akhir hingga selesai. Kemudian kepada aparat penegak hukum, jaksa, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus ikut melakukan pengawasan dari awal sehingga semua proyek dapat berjalan dengan baik. Apabila semua pihak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, maka hasil yang diharapkan dari setiap proyek juga dapat terlaksana dengan baik, yang pada gilirannya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Oleh karena itu, melihat keberadaan sarana infrastruktur yang memiliki multi fungsi dan multi efek bagi masyarakat, sangat diharapkan agar pembangunannya dapat selesai sesuai dengan rencana.

***

Untuk menggerakkan nadi perekonomian masyarakat, pilihan yang tepat menurut saya memang fokus pada infrastruktur. Sebab dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, akan mengoneksikan lahirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan membangun infrastruktur sudah menjadi tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.