Ancaman Konflik di Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

• APA ITU LAUT CHINA SELATAN

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah maritim paling strategis dan diperebutkan di dunia. Dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi,Laut China Selatan merupakan kawasan sepertiga lalu lintas maritim global yang berarti jalur perdagangan ergonomis, politis, dan strategis di kawasan Asia Pasifik. 

Selain letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini berada di antara kawasan yang mencakup banyak negara di Asia Tenggara sehingga rawan terjadinya konflik .Ketika berbicara laut china selatan,masyarakat selalu membayangi tentang konflik teritorial laut dan ketegangan dinamika politik.

Gesekan konflik di Laut China Selatan memang  sering menjadi topik yang sangat penting dan sensitif, terutama bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, termasuk Indonesia. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia.

laut china selatan yang berbatasan langsung dengan kepulauan natuna,yang kaya akan sumber daya alamnya dan jalur perdagangan dunia yang strategis,menjadi incaran antara beberapa negara khususnya kawasan asia tenggara yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut melalui konsep nine-dash line.

Diantara ini mencakup wilayah yang juga diklaim oleh beberapa negara ASEAN, termasuk wilayah perairan Natuna yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Padahal Indonesia sudah mengatakan bahwa ujung selatan Laun China Selatan adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada 2017 menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara.

Disisi lain,pemerintah indonesia telah menegaskan tidak akan pernah mengakui nine dash line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim China. Pasalnya, hal itu tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). 

Dalam mandat UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE dari setiap negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional.Adapun klaim NDL dari pihak pemerintah china sangat bertentangan dengan konvensi yang sudah berlaku sehingga atas klaim tersebut menimbulkan ketidakstabilan geopolitik kawasan ASEAN,khususnya di laut china selatan.

Namun negara indonesia ini bersikukuh bahwa menurut  UNCLOS, ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya, dan telah menamai wilayah perairan ini sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Namun, China terus melakukan pelanggaran kedaulatan, seperti intruksi kapal-kapalnya ke ZEE Indonesia dan menerbangkan pesawat tempur di atas wilayah udara kepulauan natuna.

Di Kawasan perikanan Laut di pulau Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Kepulauan Natuna menjadi titik fokus dalam persaingan klaim wilayah, terutama setelah Tiongkok mengumumkan peta baru pada 2023 yang menambahkan sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna ke dalam wilayahnya.sehingga bisa terjadinya gesekan politik dan ancaman kedaulatan bagi kedua negara ini.

Apalagi kepulauan natuna menyimpan begitu besar potensi ikan lautnya mencapai 500 ton per tahun,dan juga mempunyai kandungan gas terbesar,jika kita telisik lebih dalam negara indonesia,posisi laut natuna yang strategis terhadap jalur perdagangan internasional,sehingga banyak negara yang mengincar kepulauan tersebut.Namun,jika berbicara di wilayah hak berdaulat, yaitu sovereign rights, bukan sovereignty, baik di ZEEI maupun landas kontinen, maka Sembilan Garis Putus bertumpang tindih. 

Karena bertumpang tindih, Indonesia memiliki sengketa wilayah laut dengan Tiongkok.Oleh karena itu indonesia harus memperkuat dan diplomasi, kerjasama regional, dan pertahanan untuk melindungi kedaulatannya di wilayah tersebut. Menyikapi situasi ini, Indonesia perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga kedaulatan di masa mendatang,seperti Penguatan Patroli Maritim,dalam langkah Meningkatkan frekuensi dan jangkauan patroli maritim di ZEE Indonesia untuk mencegah pelanggaran kedaulatan dan ancaman serius bagi negara.

Dalam situasi ini,pastilah sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan hak kedaulatan di wilayah tersebut, memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta mencari solusi diplomatik yang dapat mengurangi ketegangan di Laut China Selatan.Pemerintah indonesia juga dapat mengambil langkah serius jalur diplomatik tujuannya meningkatkan hubungan bilateral maupun multiteral di kancah internasional,seperti melalui forum ASEAN,PBB,Dan ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL (IMO).

Dalam konteks lain pemerintah indonesia harus terus mengedepankan negoisasi antara kedua belah pihak untuk meminimalisir kapal-kapal asing yang memasuki perairan natuna tanpa izin,yang melakukan ilegal fishing.Selain itu penguatan keamanan laut yang tegas dalam menegakkan hukum di jalur ZEE indonesia,yang terpenting adalah selalu mengawasi dan melihat lanskap jarak jauh oleh TNI ANGKATAN LAUT,BAKAMLAM,DAN KEMENTRIAN PERTAHANAN.

Yang merupakan tugas pokok untuk melindungi segenap bangsa indonesia dari berbagai ancaman kedaulatan dimasa mendatang khususnya di wilayah maritim.Dengan kehadiran aparat penegakkan hukum akan selalu memberikan rasa nyaman dan terlindungi bagi warga negara indonesia yang berprofesi nelayan,khususnya bagi warga kepulauan natuna ini.Pemerintah juga harus memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas semaksimal mungkin untuk menghasilkan generasi yang lebih unggul.

Oleh karena itu,Indonesia perlu mengambil langkah strategis dan akurat untuk mempertahankan kedaulatannya di kepulauan natuna.Dan Memperkuat pertahanan maritim, meningkatkan diplomasi dengan negara-negara tetangga, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah perairan negara indonesia adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil.