"Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G-20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di Dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham, apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita". Kalimat ini merupakan potongan pidato Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Harapan besar masyarakat dipundakkan kepada pemerintahan baru Kabinet Merah Putih.
Pidato tersebut seolah menyiratkan bahwa dalam membangun sebuah negara, pemimpin harus melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh dan utuh. Data statistik hanya satu dari banyak informasi yang berperan besar dalam pembangunan negara ini. Dalam perjalanan selama ini, masyarakat telah akrab dengan data statistik.
Namun, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa terkadang data statistik sering tidak dipahami secara benar, terburu-buru, salah kaprah, dan ngawur oleh sebagian kelompok. Seringnya data statistik hanya dijadikan klaim politik tanpa mengetahui apa esensi sebenarnya dari data tersebut, sehingga kebijakan yang diambil terkadang hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar yang jelas dalam eksekusinya.
Apakah ada yang salah dengan data statistik ?
Indonesia memiliki lembaga resmi yang memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan statistik misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) dengan tugas menyediakan data statistik dasar. Selain BPS, tentu masih banyak juga Lembaga Pemerintah yang memiliki data statistik dalam menunjang kebijakan pembangunan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sempat menyinggung masalah ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan lain-lain, yang semuanya berasal dari data statistik. Lalu apakah ada yang salah dengan data statistik?
Pesan dari Presiden sebenarnya bukan tentang data statistiknya, tetapi tentang paradigma pemimpin yang jangan cepat gembira dan puas terhadap data statistik tanpa melihat secara menyeluruh. Hal ini cukup berasalan, mengingat data statistik utamanya statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS itu bersifat makro dan memiliki batasan-batasan.
Sebagai contoh, data persentase penduduk miskin Maret 2024 suatu daerah tercatat sebesar 5 persen yang mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 6 persen. Jika melihat data statistik tersebut, bisa jadi pemerintah mengatakan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.
Namun, sebenarnya pernyataan tersebut terasa terburu-buru dalam mengambil kesimpulan mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Jika melihat dari satu sisi, memang benar ada indikasi persentase penduduk kemiskinan Maret mengalami penurunan secara y on y. Tetapi bagaimana jika secara bersamaan ada fenomena kelas menengah yang turun kelas, ada fenomena maraknya PHK, dan ada fenomena naiknya harga-harga bahan pokok?
Semua fenomena itu menyiratkan bahwa dalam menyimpulkan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan tentunya tidak hanya dengan melihat satu sisi saja. Pemerintah mestinya melihat gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap kondisi masyarakat.
Pada kasus ini menunjukkan bahwa penekanan Presiden Prabowo bukan pada data statistik, tetapi bagaimana memahami kondisi secara utuh dan menyeluruh. Data statistik harus valid dan terpercaya, namun hal terpenting justru adalah pemahaman terhadap data tersebut.
Jika pejabat pemerintah salah paham terhadap data, dan bahkan malas dalam mencari kebenaran terhadap kondisi masyarakat, maka kemungkinan kebijakan yang dijalankan juga tidak optimal.
Harapan baru dari presiden
Pernyataan Presiden Prabowo mestinya menjadi semangat baru utamanya bagi pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya memahami kondisi masyarakat dengan data statistik. Seperti halnya sebuah puzzle, data statistik mungkin hanya merupakan kepingan-kepingan puzzle sehingga pemerintah tidak boleh malas untuk melengkapi kepingan puzzle yang lain agar menjadi utuh.
Menyambung contoh di atas, ketika BPS hanya mampu mengukur kemiskinan pada bulan Maret dan bersifat makro, maka pemerintah pusat dan daerah harus memiliki alat ukur yang sama-sama berkualitas dan dapat melengkapi data statistik yang ada. Mental untuk cepat senang ketika ada data statistik yang naik, begitu pula sebaliknya tidak terima ketika data statistik turun, adalah mental yang harus dihilangkan.
Dari potongan pidatonya, Presiden Prabowo tentunya menginginkan para pejabat yang membantu presiden untuk memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Data statistik yang baik harus dipahami dengan baik dan perlu usaha lebih untuk melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sudah lama pembangunan yang berkualitas itu menjadi cita-cita bangsa Indonesia, dan itu dapat dimulai dari literasi data yang baik oleh para pemangku kebijakan.
Selanjutnya, Presiden Prabowo juga mesti memperkuat Lembaga yang menangani persoalan data statistik. Program Satu Data Indonesia yang dijalankan sejak adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 hendaknya segera dievaluasi untuk mendapatkan formula yang baik terkait tata kelola data di Indonesia. Prabowo juga mesti segera memperkuat Lembaga seperti Badan Pusat Statistik untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal.
Masyarakat juga selalu menunggu kinerja dan gebrakan dari pemerintah baru Presiden Prabowo. Tentunya bukan hanya tentang realisasi program populer yang menjadi janji politiknya, tetapi yang tidak kalah penting adalah melihat dampak dari program kebijakan terhadap masyarakat secara luas.
Salah satu poin penting yang menjadi fokus utama adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Presiden Prabowo nampaknya serius dengan hal ini dengan mengadakan pembekalan terhadap calon menteri dan wakil menteri yang membantu presiden akan pentingnya antikorupsi. Sebesar apapun anggaran negara yang digunakan, tentu tidak akan maksimal berdampak kepada masyarakat jika para pejabat pemerintahnya korupsi.
Selamat bekerja Presiden Prabowo dan pemerintahan yang baru.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
