Pada kasus ini menunjukkan bahwa penekanan Presiden Prabowo bukan pada data statistik, tetapi bagaimana memahami kondisi secara utuh dan menyeluruh. Data statistik harus valid dan terpercaya, namun hal terpenting justru adalah pemahaman terhadap data tersebut.
Jika pejabat pemerintah salah paham terhadap data, dan bahkan malas dalam mencari kebenaran terhadap kondisi masyarakat, maka kemungkinan kebijakan yang dijalankan juga tidak optimal.
Harapan baru dari presiden
Pernyataan Presiden Prabowo mestinya menjadi semangat baru utamanya bagi pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya memahami kondisi masyarakat dengan data statistik. Seperti halnya sebuah puzzle, data statistik mungkin hanya merupakan kepingan-kepingan puzzle sehingga pemerintah tidak boleh malas untuk melengkapi kepingan puzzle yang lain agar menjadi utuh.
Menyambung contoh di atas, ketika BPS hanya mampu mengukur kemiskinan pada bulan Maret dan bersifat makro, maka pemerintah pusat dan daerah harus memiliki alat ukur yang sama-sama berkualitas dan dapat melengkapi data statistik yang ada. Mental untuk cepat senang ketika ada data statistik yang naik, begitu pula sebaliknya tidak terima ketika data statistik turun, adalah mental yang harus dihilangkan.
Dari potongan pidatonya, Presiden Prabowo tentunya menginginkan para pejabat yang membantu presiden untuk memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Data statistik yang baik harus dipahami dengan baik dan perlu usaha lebih untuk melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sudah lama pembangunan yang berkualitas itu menjadi cita-cita bangsa Indonesia, dan itu dapat dimulai dari literasi data yang baik oleh para pemangku kebijakan.
Selanjutnya, Presiden Prabowo juga mesti memperkuat Lembaga yang menangani persoalan data statistik. Program Satu Data Indonesia yang dijalankan sejak adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 hendaknya segera dievaluasi untuk mendapatkan formula yang baik terkait tata kelola data di Indonesia. Prabowo juga mesti segera memperkuat Lembaga seperti Badan Pusat Statistik untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal.
Masyarakat juga selalu menunggu kinerja dan gebrakan dari pemerintah baru Presiden Prabowo. Tentunya bukan hanya tentang realisasi program populer yang menjadi janji politiknya, tetapi yang tidak kalah penting adalah melihat dampak dari program kebijakan terhadap masyarakat secara luas.
Salah satu poin penting yang menjadi fokus utama adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Presiden Prabowo nampaknya serius dengan hal ini dengan mengadakan pembekalan terhadap calon menteri dan wakil menteri yang membantu presiden akan pentingnya antikorupsi. Sebesar apapun anggaran negara yang digunakan, tentu tidak akan maksimal berdampak kepada masyarakat jika para pejabat pemerintahnya korupsi.
Selamat bekerja Presiden Prabowo dan pemerintahan yang baru.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
