Kelompok Penekan

Kelompok Penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk Lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan terhadap pihak penguasa (Pemerintah) agar keinginannya dapat diakomodir oleh pemegang kekuasaan.

"Keinginan" tersebut tentuk bukan merupakan keinginan yang bersifat individu, kelompok atau golongan, tetapi atas dasar kajian ilmiah terhadap kondisi sosial, penelaahan mendalam terhadap regulasi yang dibuat pemerintah atau terhadap kebijakan-kebjakan yang dibuat pemerintah.

Dalam sebuah alam demokrasi, kelompok penekan ini lumrah dan seharusnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan Bersama dari tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat.

Kelompok penekan ini berada di luar kekuasaan, keberadaannya sama sekali tidak beririsan dari sisi manapun dengan kekuasaan, selain irisan kepentingan Bersama. Kelompok penekan bukan bagian dari Dinas manapun, bukan sayap Partai Politik manapun dan bukan merupakan Lembaga di bawah pemerintahan.

Ada sebuah kelompok Bernama Lembaga Swadaya Masyarakat yang bias akita kenal dengan LSM. Awal kemunculannya LSM ini diharapkan menjadi sosial control terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti halnya Pers yang seharusnya berperan sebagai whistle blower sekaligus "kritikus" kebijakan pemerintahan.

Tetapi pemerintahpun ternyata tak kalah siasat, istilah "selesaikan" LSM dan PERS yang cerewet kemudian dimaknai dengan Langkah transaksional, sehingga tak jarang baik LSM dan Pers pada akhirnya bungkam dan bisa jadi malah berbalik menjadi kelompok pendukung pemerintah, menjadi kantong-kantong pembenaran yang bersuara membela apapun kebijakan pemerintah.

Kondisi ini sudah sama-sama kita ketahui, sehingga muncullah istilah LSM Plat Merah atau Media Plat Merah. Sungguh ironis sebetulnya, kelompok yang lahir dari Rahim masyarakat yang semestinya menjadi corong kepentingan masyarakat malah menjadi benteng terdepan melindungi pemerintah.

Lalu bila sudah demikian, siapa lagi harapan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya? Dewan Perwakilan Rakyat jelas bukan sebuah Lembaga yang dapat diharapkan. Apalagi banyak pernyataan yang kemudian dibenarkan oleh partai sendiri bahwa kebijakan-kebijakan dewan pun bergantung ada instruksi ketua Partai. Itu sudah gila.

Dewan perwakilan rakyat sudah tak relevan lagi diberi label sebagai wakil rakyat.

Sama saja dewan ini juga Bersama eksekutif akan membentengi apa yang telah mereka buat, kebijakan yang telah mereka ambil akan sampai mati mereka pertahankan. Apakah ini demi Rakyat? Mari kita sama-sama tersenyum saja!

KELOMPOK PENEKAN SEBUAH ALTERNATIF?

Jika dari sisi pemerintahan, kelompok penekan ini pastinya akan dicap sebagai "pemberontak", kelompok yang sealu membuat pusing kekuasaan, kelompok penghambat dan lain sebagainya. Karena sudah barang tentu segala kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu "diintai" dan dikritisi. Kritik bagi pemerintah adalah sebuah aib yang harus dihindari. Parahnya cara menghindari aib kritik pemerintah itu bukan dengan memperbaiki kebijakan, tetapi dengan berbagai upaya untuk melenyapkan kelompok pembuka aib pemerintah tersebut.

Tetapi bila dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, kelompok penekan ini merupakan harapan, sangat penting dan sebuah kewajaran. Masyarakat mempunyai hak memberi masukan, mengkritisi dan bahkan mencaci kebijakan yang dianggap merugikan dan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal yaitu kepentingan Bersama.

Hanya saja ada beberapa prinsip yang wajib dipegang teguh oleh kelompok penekan ini:

• Kelompok ini tidak terafiliasi pada partai politik, Lembaga pemerintahan, oraganisasi manapun dan tidak berjuang untuk sebuah kelompok atau golongan tertentu;
• Kelompok ini wajib berfikir secara objektif, memahami materi yang hendak dikritisi dan bersifat terbuka, dalam artian berani mengatasnamakan diri sendiri tanpa mencari kambing hitam pihak lain di kemudian hari;
• Mempunyai Sumber Daya Manusia yang mumpuni, memahami tata cara penyampaian pendapan, kajian serta membuka pintu sendiri untuk masuk pada ruang kekuasaan untuk menyampaikan aspirasi;
• Independent dan tidak mengambil keuntungan apapun selain aspirasinya didengar, diterima dan dijadikan dasar kebijakan pemerintah.

Bagaimana di Purwakarta?

....Bersambung