Saya baca di beberapa media online, peraturan bupati Purwakarta tersebut ternyata "dikomplain" oleh Komisi Nasional Perempuan melaui suratnya dengan nomor: 46/NAKTP/GK PK/XI/2020 kepada Bupati Purwakarta saat ini. Komnas Perempuan menganggap pasal-pasal yang terkandung dalam perbup 69 tadi mengandung unsur pemaksaan terhadap keyakinan.
Mewajibkan berbusana muslim dan anjuran puasa senin-kamis dianggap sebagai pemaksaan pemerintah daerah melalui sekolah terhadap peserta didik. Sungguh sebuah komplain yang tidak dapat diterima akal sehat.
Sederhananya begini, pemerintah mengatur bahwa Pendidikan agama adalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah, agama yang diajarkan disesuaikan dengan keyakinan peserta didik dalam hal ini agama Islam bagi mayoritas peserta didik di Purwakarta. Islam mewajibkan menutup aurat (hingga ujung rambut) bagi perempuan, termasuk siswi sekolah tentunya. Islam juga mengajarkan sunnah puasa senin-kamis. Â Tetapi saat pemerintah daerah melalui sekolah mengingatkan akan ajaran-ajaran tersebut dianggap pemaksaan dan diskriminatif oelah komnas perempuan.
Sampe abis kopi satu renceng-pun saya tak dapat menemukan alasan tepat tentang hal tersebut.
Oh iya, tak hanya perbup 69, Komnas Perempuan juga mengkomplain peraturan bupati Purwakarta nomor 2 tahun 2015 tentang persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang Pendidikan dasar. Dimana pada peraturan tersebut mensyaratkan siswa mempunyai kemampuan bercocok tanam skala "wajar" dan siswi mempunyai kepandaian mengerjakan keterampilan perempuan skala "wajar" sebagai salah satu syarat kenaikan kelas. Ini juga dianggap sebagai sebuah hal yang diskriminatif oleh komnas perempuan.
Padahal justru saya fikir dalam hal ini pemda Purwakarta mencoba menanamkan banyak hal positif dalam peraturan tersebut. Mencintai lingkungan, bakti pada orang tua, peningkatan keterampilan, serta mengajarkan nilai sosial kemasyarakatan yang menjadi tujuan Pendidikan pada akhirnya.
Saya tidak tahu nasib peraturan Bupati nomor 69 sekarang pasca terbitnya SKB 3 Menteri ini, apakah masih berlaku dan akan tetap dipertahankan melalui argument-argumen cerdas dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta? Ataukah pada akhirnya akan tunduk pada penalaran sempit SKB Menteri versi KLB ini? Hehe....
Harapan saya sebagai warga Purwakarta dan penyuka "ribut" sih Peraturan Bupati ini tidak dicabut kecuali memang dalam rangka penyempurnaan dan berharap pemerintah daerah wajib ngotot untuk mempertahankan idenya yang dituangkan melalui peraturan bupati tentang Pendidikan berkarakter ini.
Yaaaa seru juga tuh kalau Si Menteri Gojek itu didebatin sama bos Ipung!
Salam
Pagawe Desa
