Lalu pada tanggal 14 Desember 2024, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Calon Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader PDI Perjuangan.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin (16/12).
"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia," Komarudin.
Menjelang perayaan Natal pada 23 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.
KPK menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto atas tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Harun Masiku akhir tahun 2019 yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Terlepas dari persoalan hukum, publik membacanya lebih bernuansa politis di tengah PDI Perjuangan akan merayakan ulang tahun ke-52 dan mempersiapkan Kongres.
Ini bisa dibaca sebagai babak baru kelanjutan perseteruan PDI Perjuangan dengan mantan kadernya, langsung maupun tak langsung adalah pertarungan besar Megawati versus Jokowi.
Lalu bagaimanakah sebaiknya seorang negarawan Megawati bersikap?
Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seorang Ibu, perempuan hebat, tokoh Reformasi, teguh dalam prinsip dan penjaga konstitusi ijinkan kami menyampaikan pendapat:
1) Ibu Megawati yang Kami cintai, Ibu bukan hanya Presiden ke-5 Republik Indonesia. Perjuanganmu berdarah-darah menghantarkan bangsa ini dari otorianisme menuju era kebebasan dan demokrasi.
Kami bisa rasakan masa penindasan yang Ibu alami pasca peristiwa tahun 1965, masa perlawanan konfrontatif kepada rezim Orde Baru tahun 1993 yang berujung peristiwa 27 Juli 1996. Perjuangan inilah kemudian terakumulasi hingga lahirnya Reformasi 1998.
