Isu dan perkembangan politik jelang Pilpres 2024 akan tetap menarik untuk mendapat perhatian publik ditengah dinamika dan persoalan rakyat menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Reaksi atas kebijakan kenaikan harga BBM, rencana konversi kompor LPG ke kompor listrik serta persoalan yang dihadapi langsung terkait harga kebutuhan pokok sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM telah menjadi penilaian tersendiri bagi rakyat atas upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi maupun harapan rakyat kepada masa depan pemerintahan berikutnya pasca Presiden Jokowi.
Bahkan sejumlah elite politik telah ambil bagian dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dengan motif yang beragam. Sikap "oposisi" kita pahami berseberangan dengan kebijakan pemerintah bahkan sempat viral mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi hanya gunting pita saja. Hingga pernyataan yang sangat tendensius menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi (partai penguasa) akan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024, padahal saat Pilpres 2024 Jokowi bukan lagi petahana.
Dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi pun menyampaikan harus berani memutuskan kebijakan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan ekonomi.
Tantangan ekonomi 2024 akibat krisis pangan dan energi dampak perang Rusia-Ukraina biarlah itu menjadi tanggungjawab capres yang akan bertarung di Pilpres 2024, katanya.
Pernyataan ini juga mempertegas sikap beliau yang untuk kesekian kalinya menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Lalu mengapa harus dituduh akan melakukan kecurangan pemilu dan menghalangi sosok tertentu untuk nyapres di 2024?
Jika sikap oposisi kita pahami dalam meraih simpati rakyat yang anti pemerintah lalu bagaimana sikap partai koalisi pendukung pemerintah?
Sebagai partai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam beberapa kesempatan PDI Perjuangan (PDIP) selalu menyatakan diri untuk totalitas dan fokus mengawal setiap kebijakan pemerintah terutama dalam kondisi pemulihan ekonomi dibanding membahas pilpres 2024.
Memang menurut aturan tidak ada keharusan untuk membahas pilpres lebih awal dan juga karena alasan PDIP berdasar hasil kongres telah memberi mandat Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, yang akan memutuskan capres 2024.
Sehingga di internal partai "terkesan" ada elit yang tidak terima dengan elektabilitas Ganjar Pranowo dan dituduh ambisius padahal tidak pernah menyatakan diri sebagai capres.
Namun dilain pihak elit dan struktur partai bergerak dan bekerja untuk mengerek elektabilitas Puan Maharani. Bahkan infonya Puan diberi tugas khusus untuk bersafari mengunjungi pimpinan lintas parpol.
Menurut pernyataan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bahwa Megawati Soekarnoputri tidak pernah menginstruksikan membentuk tim secara khusus untuk tujuan elektabilitas capres (calon presiden) di internal partai.
Baik Puan Maharani atau Ganjar Pranowo telah dipopulerkan oleh elit partai maupun kelompok relawan merupakan fenomena yang biasa saja sebagai bagian dari proses kontestasi demokrasi, pemanasan sebelum laga resmi Pilpres 2024.
PDIP telah melahirkan kader ideologis seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai kader biologis dari trah Soekarno.
Yang menarik dalam pernyataan Guntur Soekarnoputra pemimpin nasional (presiden) tak harus dari trah Soekarno. Yang penting pemimpin itu ada di hatinya rakyat.
Golkar, PPP, dan PAN yang juga sebagai partai koalisi pendukung pemerintah dalam pernyataannya tetap akan mendukung kebijakan pemerintah hingga akhir. Bahkan cenderung bersikap wait and see membaca arah dukungan Presiden Jokowi untuk succesornya di 2024.
Sehingga PAN dalam hasil rakernasnya mengumumkan lebih dari 5 orang tokoh untuk Capres 2024. Sementara Golkar yang memiliki jumlah kursi terbesar diantara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini belum "pede" mengumumkan ketua umumnya, Airlangga sebagai capres.
Koalisi pemerintah lainnya yaitu Gerindra dan PKB telah menyatakan Prabowo sebagai capres. Di beberapa kesempatan Prabowo bahkan mempromosikan dirinya bangga menjadi "anak buah" Jokowi. Presiden Jokowi dinilai oleh Prabowo sebagai pemimpin terbaik, yang bekerja nyata dan tidak lelah memikirkan rakyatnya.
Jika memahami pernyataan ini maka besar kemungkinan bahwa keputusan Prabowo untuk benar-benar maju nyapres di 2924 akan mempertimbangkan pendapat Presiden Jokowi.
Bagaimana dengan sikap Nasdem sebagai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi?
Tanda-tanda Surya Paloh punya "agenda berbeda" dengan partai koalisi pemerintah sudah terbaca sejak pengumuman komposisi kabinet. Kemudian ditengah keprihatinan pemerintah menghadapi Covid 19 dengan refocusing anggaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional, Gedung Nasdem Tower di Godangdia dibangun megah melebihi kantor "penguasa" Orde Baru Golkar di Slipi dan penguasa saat ini kantor PDIP di Diponegoro.
Walaupun tidak ada larangan membangun besar dan luasnya gedung kantor partai, jika membaca konteks maka simbul tersebut dapat dibaca sebagai upaya "meng-elevated" mengangkat citra diri Nasdem kelak akan menjadi simbol "penguasa" terlebih telah memiliki kekuatan modal sebagai "raksasa media" apalagi pemerintahan Jokowi sudah berakhir di 2024.
Seperti analisa saya pada tanggal 24 Juni 2022, dengan memotret perjalanan politik Nasdem yang baru mengikuti dua kali Pemilu 2014 dan 2019 dengan pencapaian yang gemilang dari tidak memiliki unsur pimpinan kini telah meraih kursi pimpinan di DPPRI maka target Nasdem adalah menjadi pemain utama untuk pemilu tahun 2029.
Sehingga ada kecenderungan Nasdem akan memimpin koalisi mengusung Anies sebagai capres. Apalagi Anies salah satu deklarator Nasdem.
Di sinilah Nasdem sangat potensial bermitra koalisi dengan PKS dan Demokrat mengusung Anies-AHY. Maka NasDem pun secara resmi mengumumkan Anies Baswedan menjadi capres 2024.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).Â
"NasDem nggak terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan. Musyawarah sebentar dengan temen-temen, bagaimana kalau hari Senin, hari baik tanggal 3 Oktober. Cocok. Jamnya jam berapa katanya. Ada yang bilang jam 1 ada yang bilang jam 10. Saya bilang jam 10 saja. Ini jawaban yang sebenarnya," Surya Paloh.
Pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang diusung Nasdem sedianya direncanakan tanggal 10 Nopember 2022.
Mempercepat pengumuman Anies sebagai Capres yang diusung Nasdem saya perkirakan karena sejumlah alasan, di antaranya:
1) Surya Paloh tidak mau ambil risiko di sisa masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi 2 tahun ke depan yang akan sering menghadapi demo anti emerintah atas sejumlah kebijakan dan tekanan dampak ekonomi.
2) Untuk mengambil simpati pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan pemilih yang masih mungkin mengubah pilihan (swing voters) yang jumlahnya cukup signifikan 10-20%.
3) Untuk memastikan suara konstituen yang anti pemerintah dan tidak mau tahu dengan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, Surya Paloh memilih mengusung figur Anies sebagai "antitesa" Jokowi. Sikap ini sejalan dengan pernyataannya bahwa "tidak ada siapapun yang sempurna termasuk siapapun yang sedang berkuasa saat ini".
Dia meminta kader NasDem mengawal niat baik NasDem dan Anies dalam pencapresan. Niatnya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (apakah artinya pemerintahan saat ini sudah dianggap "tidak baik"?).
Sikap dan kebijakan kontroversial Anies memimpin Jakarta nampak selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah pusat dan melambungkan nama Anies di tingkat nasional.
Kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2014 dan 2019 seakan menemukan "ikon baru perlawanan" dengan narasi melawan pemerintah pusat yang mereka nilai kafir, mengkriminalisasi ulama, padahal ada KH Maruf Amin tokoh MUI sebagai Wakil Presiden saat ini.
4) Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tanggal 16 Oktober 2022, sehingga Nasdem sudah siapkan "perahu" untuk Anies "berlayar" keliling Indonesia pasca tidak lagi menjadi Gubernur.
Pencapresan lebih awal Anies oleh Nasdem (instrumen mesin partai) sebagai upaya mengerek elektabilitas Anies dengan alasan konsolidasi partai (safari politik). Artinya Nasdem ciptakan panggung untuk Anies.
Sedangkan Ganjar Pranowo yang hingga saat ini memimpin elektabilitas Capres 2024 masih punya "panggung" tampil 'kerja untuk rakyat" karena masih menjabat Gubernur Jawa Tengah hingga 23 Agustus 2023.
Menurut saya bagus Nasdem lebih awal mengumumkan dukungan Capres 2024. Sehingga dalam konteks ini maka fenomena memunculkan kandidat Capres 2024 lebih awal adalah hal yang relevan. Sehingga rakyat cukup waktu untuk menimbang kandidat terbaik untuk kemudian menjadi yakin dengan kemantapan memilih presiden 2024.
Namun "timingnya" kurang pas saat Indonesia sedang berduka atas tragedi di stadion Kanjuruhan, Malang. Dan yang menyedihkannya lagi adalah terjadinya korban jiwa dari penonton, supporter dan aparat kepolisian yang total jumlahnya mencapai lebih dari 170 orang.
Ini bukanlah angka yang main-main atas jumlah korban meninggal sepanjang penyelenggaraan sepak bola di seluruh dunia.
Pencapresan Anies "Mengubah" Konstelasi Politik
Dalam konteks edukasi politik dan melek demokrasi maka apa yang dilakukan oleh Surya Paloh lebih awal mengerucutkan dukungan capres 2024 merupakan bagian dari strategi politik.
Karena makin terbukanya informasi publik dan kekuatan media sosial telah mengubah komposisi pemilih tradisional ke pemilih rasional.
Oleh karena itu branding partai dan figur capres dengan konten dan narasi yang didesain sedemikian rupa bagus dan daya jangkau media kampanye yang luas sangat potensial dan cepat mendapatkan respons dari masyarakat walaupun belum pada keputusan pilihan politik. Setidaknya selangkah lebih didepan dibanding yang belum memutuskan capres 2024.
Lalu apakah pencapresan Anies oleh Nasdem akan mengubah konstelasi politik?
Analisa atas kans dan probabilitas figur-figur yang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024 akan tergantung pada dimana berlabuhnya partai-partai dalam kesamaan kepentingan membentuk koalisi.
Menurut analisa saya tanggal 9 Agustus 2022 bahwa kekuatan figur Capres Cawapres juga akan memberi "efek ekor jas (Coat tail effect)" untuk raihan suara partai dan kursi legislatif mengingat pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) akan berlangsung di hari yang sama pada tanggal 14 Pebruari 2024.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginginkan menang "hattrick". Untuk menang3 kali berturut-turut maka PDIP logikanya akan mengusung "Capres yang kuat" potensinya untuk menang.
Maka yang paling mungkin akan terjadi di Pilpres 2024 adalah 3 poros koalisi yakni Ganjar Pranowo (Koalisi PDI Perjuangan) vs Prabowo Subianto (Koalisi Gerindra) vs Anies Baswedan (Koalisi Nasdem).
3 (tiga) hari setelah analisa tersebut telah dijawab Gerindra dengan kesediaan Prabowo menjadi capres pada Pilpres 2024 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).
Dan hari ini tanggal 3 Oktober 2022 telah terjawab bahwa Anies Baswedan resmi diumumkan oleh Nasdem sebagai Capres 2024.
Tinggal kita buktikan nanti apakah PDIP akan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024?
Keyakinan saya bahwa dengan telah diumumkannya Anies Baswedan sebagai capres 2024 oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh telah membuat kontelasi partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi berubah.
Walaupun telah terjalin silahturami dan komunikasi politik antar elit partai dengan saling bertemunya Prabowo-Surya Paloh, Puan Maharani-Surya Paloh, Puan-Prabowo, Puan-Muhaimin namun belum terbukti telah terbangunnya sebuah koalisi.
Dengan pernyataan kesiapan Prabowo sebagai capres 2024 paling tidak Prabowo telah berhasil memecah teka-teki keputusan Nasdem yang mencapreskan Anies.
Dengan demikian saya meragukan Prabowo akan benar-benar nyapres di Pilpres 2024. Mengapa?
1) Karena basis konstituen Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 diluar Gerindra adalah suara PKS dan simpul/kelompok massa yang terafiliasi dengan PKS. Sementara ketika Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, mereka telah menjadikan Anies sebagai simbul antitesa Jokowi.
2) Kantong suara kemenangan Prabowo pada pilpres 2014 dan 2019 misalnya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara akan beralih mendukung Anies (perlu nanti dibuktikan dari hasil survey pasca pencapresan Anies oleh Nasdem).
3) Dengan mencermati, menganalisa dan mempertimbangkan kondisi itu, rasanya saya berkeyakinan Prabowo akan muncul jiwa ksatrianya dan bijak untuk tidak memaksakan diri untuk kalah dalam pertarungan pilpres keempat kalinya.
Maka hal yang paling rasional adalah berkoalisi dengan PDIP menghadapi bersama pilpres 2024 yang akan lebih berat menghadapi tantangan ekonomi global. Pada titik inilah kemungkinan skenario head to head akan terjadi.
4) Jika sebelum diumumkan Anies sebagai capres oleh Nasdem memungkinkan skenario head to head koalisi pimpinan PDIP vs koalisi pimpinan Gerindra, maka setelah hari ini, skenario head to head koalisi pimpinan PDIP vs koalisi pimpinan Nasdem lebih mungkin terjadi.
Pada pilihan ini maka duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto akan menjadi lawan tanding yang sepadan dengan pasangan Anies.
5) Atau jika Prabowo misalnya memilih mengambil peran "king maker" seperti yang diperankan seorang Megawati, Surya Paloh, JK, SBY dan Jokowi (nanti) maka Ganjar Pranowo sebagai capres koalisi PDIP sangat mungkin dipasangkan misalnya dengan Puan Maharani, Erick Thohir, Airlangga, Saniaga Uno, Mahfud MD, Andika Perkasa, dll.
Sepanjang "distribusi kekuasaan" dalam kepentingan yang sama (koalisi) dapat disepakati saya pikir Golkar, PPP, PAN maupun PKB akan merapat dengan capres yang potensial menang.
Yang pasti keputusan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 walaupun hanya pemilik jumlah kursi peringkat ke-5 (lima) di DPRRI tidak boleh dianggap enteng karena Anies punya modal konstituen yang militan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
