Nusantara: Masa Lalu dan Masa Depan

Direktur Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan, banjir yang kerap melanda wilayah di sekitar IKN menunjukkan, area ini telah dibebani oleh masalah lingkungan dari lama, sejak investasi masuk pada rezim Soeharto.

"Perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan mengeksploitasi wilayah tersebut dan merusak lingkungan. Dua tahun ini saja terjadi banjir besar hingga awal Januari ini," kata Yohana.

Ada pihak yang mengkawatirkan pembangunan IKN "Nusantara" akan berdampak kerusakan lingkungan kepada daerah penyangga. Bahkan menolak pemerintah membangun IKN "Nusantara" walaupun payung hukumnya sudah disahkan oleh DPRRI.

Justru saya melihat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), botanical garden, green city adalah sebagai upaya "menyelamatkan" hutan di Kalimantan Timur yang telah 50 (lima puluh) tahunan rusak oleh aktifitas tambang, perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan.

Melalui pembangunan IKN "Nusantara" korporasi yang telah "merusak" lingkungan tersebut harus dipaksa pemerintah untuk bertanggungjawab turut serta dalam upaya me"recovery" menjadi kawasan IKN yang direncanakan. Dan praktis kawasan tersebut tak akan ada lagi ijin pertambangan.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi adalah bagian dari upaya pengendalian banjir sudah dikerjakan bahkan sebelum UU IKN disahkan 18/01/2022 yang ditargetkan rampung tahun 2023. Tentu nanti akan simultan dengan pembangunan sistem jaringan pengendalian banjir secara menyeluruh. Nanti akan dibangun juga Bendungan Batu Lepek yang direncanakan memiliki daya tampung 230 juta meter kubik dengan luas lahan 1.300 hektar. Bendungan yang cukup besar, bukan?

Sebagai perbandingan Waduk Jatiluhur merupakan terbesar di Asia Tenggara seluas 8.300 hektar. Dibangun era Sukarno tahun 1957 menjadi sumber air baku Jakarta. Lalu ada Bendungan Jatigede sebagai yang terbesar kedua setelah Jatiluhur direncanakan masa Hindia Belanda. Bendungan seluas 4.980 hektar ini baru bisa dibangun era SBY tahun 2008 dan diselesaikan Jokowi tahun 2015.

Sementara pengendalian banjir Jakarta saja hingga saat ini masih terus dikerjakan sejak Belanda membangun Bendung Katulampa tahun 1911, Kanal Banjir Barat tahun 1913 lalu dilanjutkan pemerintah Indonesia membangun Kanal Banjir Timur tahun 2003, Normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Cisadane, revitalisasi Setu/Embung dan membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor yang direncanakan tahun 1990 tapi baru dibangun tahun 2017. Kedua bendungan ini dirancang untuk mengendalikan debit air yang mengalir ke Sungai Ciliwung menuju Jakarta ditargetkan rampung tahun ini.

Dengan perkembangan sains dan teknologi konstruksi abad milenium ini, urusan pengendalian banjir tentu tak boleh kalah sama Purnawarman yang membangun ibukota Tarumanegara.

Prasasti Tugu mencatat di tahun 397 bahwa Raja Purnawarman saat membangun ibukota kerajaan bernama "Sundapura" memerintahkan penggalian Sungai Chandrabhaga (diperkirakan ini Kali Bekasi) dan Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, pengendalian banjir dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Keren kan tidak kalah dengan bangsa Romawi?

Untuk akses antara Balikpapan dan Samarinda telah terkoneksi jalan tol yang memangkas waktu tempuh dari 3 jam menjadi 1 jam 15 menit. Tentu juga mempercepat waktu tempuh menuju Bontang sebagai markasnya PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL, pengolahan gas alam cair/Liquid Natural Gas (LNG) yang memiliki kilang LNG terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional di Balikpapan saat ini sedang dibangun proyek peningkatan kilang atau refinery development master plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan selesai di 2024. Dengan beroperasinya nanti kilang tersebut maka kapasitas produksi produk BBM dan non BBM akan meningkat menjadi 360 ribu barel per hari dari sebelumnya sebesar 260.

Dan saya yakin ketika infrastruktur, konektifitas IKN dengan daerah penyangga telah terbangun dan pusat pemerintahan telah berjalan di "Nusantara" maka akan lebih memudahkan pengawasan kegiatan tambang, HTI, HPH jika merusak lingkungan, bukan hanya di Kalimantan Timur saja bahkan seluruh Kalimantan.

Karena apa? Presiden dan Kabinetnya, DPRRI, DPDRI, Mabes Polri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sudah bekerja di IKN "Nusantara" dan tentunya akan menjadi pusat media nasional yang artinya kontrol publik di Kalimantan Timur akan semakin kuat.

Saya malah curiga yang menolak IKN "Nusantara" kemungkinan mereka-mereka yang selama ini menikmati illegal logging, illegal mining, illegal fishing, penyelundup narkoba, human trafficking karena mereka tak akan lagi nanti leluasa melakukan aktifitas ilegalnya. Seperti misalnya kasus heboh baru-baru ini atas kelangkaan batubara untuk mensupply kebutuhan PLN, padahal Kalimantan kaya batubara.

Tentu dari semua pembangunan fisik itu yang paling penting adalah membangun SDM masyarakat Kalimantan Timur. Disamping mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membangun sekolah dan universitas unggul, saya berharap pemerintah membesarkan dengan meng"upgrade" Universitas Mulawarman sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur agar setara dengan universitas unggul di Jawa seperti UGM, UI, IPB, ITB, ITS, Undip dan Unibraw. Dan bila perlu bertaraf internasional dengan peningkatan kualitas dosen, fasilitas dan membuka prodi baru sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan.

Tercatat selain Universitas Mulawarman berstatus negeri ada juga Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda dan IAIN Samarinda yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diupgrade. Sehingga muaranya adalah seperti harapan membangun IKN "Nusantara" bukan hanya memindahkan kantor pemerintah namun juga mengubah budaya kerja melalui pembangunan SDM dengan meningkatkan budaya literasi dan daya saing. 

Dengan demikian masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia timur dapat mengambil peran setara dalam kemajuan Indonesia sehingga "Nusantara" kembali mencapai kejayaan.