BPDPKS juga menyediakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan sepenuhnya diimplementasikan pada 2025, dengan dasar Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Berdasarkan isi dari Perpres tersebut, pekebun rakyat mendapatkan masa transisi salama lima tahun. Dampak dari sertifikasi ISPO ini di antaranya dampak emisi karbon yang rendah, kelestarian yang lebih terjaga, dan juga peningkatan produktivitas. Implementasi sertifikasi ini penting untuk mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan.
Lalu, bagaimana kontribusi BPDPKS dalam penerimaan negara?
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat yang mana dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang juga termasuk di dalamya komoditas kelapa sawit meningkat sebesar 1,30%. Kemudian, eskpor non-migas Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$242,87 miliar, di mana US$28,45 miliar berasal dari minyak kelapa sawit. Menurut data dari Kementerian Keuangan, kontribusi kelapa sawit ke APBN pada tahun 2023 mencapai Rp 88 triliun. Selain itu, sektor industri kelapa sawit juga telah menggandeng 2,4 juta petani dan 16 juta tenaga kerja, yang mana sektor ini juga mendorong PDB ke angka positif di Triwulan II 2024 yakni 3,25%. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran dan kontribusi BPDPKS yang memainkan peran signifikan dalam mendukung industri kelapa sawit melalui program-programnya, bahkan juga dalam penyesuaian tarif pungutan ekspor menjadi 7,5% untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional.
BPDPKS memainkan peran penting dalam mencapai Net Zero Emission (NZE), tetapi tidak mengkorbankan penerimaan negara. Program seperti Peremajaan Kelapa Sawit (PSR), biodiesel, Grant Riset Sawit, dan sertifikasi ISPO dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong industry kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, BPDPKS juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai uoaya yang telah dan akan dilakukan, BPDPKS mendukung pencapaian emisi nol Indonesia pada 2060 tanpa mengkorbankan sektor perekonomian dan industri kelapa sawit.
