Beberapa waktu lalu dalam publikasinya yang berjudul "Statistik Indonesia 2024", Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merangkum data indeks kebahagiaan di tiap provinsi Indonesia pada periode 2017 dan 2021 untuk Bab Sosial dan Kesejahteraan.
Indeks kebahagiaan sendiri merupakan ukuran tingkat kebahagiaan penduduk yang menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi penduduk, serta digunakan untuk melengkapi indikator objektif.
Adapun indeks kebahagiaan ini diukur dari tiga dimensi kehidupan, yaitu terdiri dari Dimensi Kepuasan Hidup baik secara personal maupun sosial, Dimensi Perasaan, serta Dimensi Makna Hidup.
Hasilnya, indeks kebahagiaan Indonesia secara nasional mencapai angka 71,49 pada 2021. Angka ini naik sebesar 1,13% dibandingkan data tahun 2017.
Secara lebih rincinya, dimensi kepuasan hidup memiliki skor nasional sebesar 75,16. Adapun untuk dimensi perasaan, skor nasionalnya mencapai 65,61 dan dimensi makna hidup mencapai 73,12.
Jika dilihat secara regional, Banten disebut sebagai provinsi yang masyarakatnya  paling tidak bahagia denga skor 68,08 pada Tahun 2021.
Hasil survey tersebut kemudian diunggah kembali pada 10 Maret 2024 Pukul 11.00oleh GoodStats Indoenesia yaitu media dalam naungan Good News From Indonesia yang berfokus menyajikan informasi berkualitas dengan pendekatan data dan angka. Setiap data dikemas semenarik mungkin agar enak dinikmati, sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan memang saat ini dijadikan rujukan banyak konten keator karena menampilkan data-data statistik, baik yang surveynya dilakukan sendiri maupun oleh BPS dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami.
Kekuatan GoodStats yang juga mengoptimalkan peran media sosial menyebabkan hasil survey BPS tahun 2021 tersebut kembali viral di Tahun 2024 ini, lalu dikonfirmasi ulang oleh berbagai media kepada Penjabat Gubernur Banten saat itu.
Dalam salah satu berita pada media online  ditulis komentar Pj Gubernur Banten atas hasil survey tersebut sebagai berikut:
"Makanya itu selalu kita menanyakan, yang tidak bahagia itu siapa, dan di mana. Apanya yang tidak bahagia," kata Al Muktabar, Selasa (23/4/2024). Meski demikian, Al Muktabar mengaku akan berupaya membuat masyarakat Banten bahagia. Salah satunya dengan mengadakan hiburan. "Kalau perlu saya harus menari, saya akan menari, saya akan siapkan hiburan-hiburan untuk itu (Masyarakat bahagia)," ujar dia. Menurut Al Muktabar survei Goodstats tersebut menjadi parameter untuk membuat kebijakan. "Hal-hal yang menjadi pendapat publik terus kita giatkan, karena pada dasarnya kebahagiaan itu relevan dengan kesejahteraan, konsepnya itu," ungkapnya.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 23 April 2024 - 09:32 WIB oleh Fariz Abdullah dengan judul "Banten Masuk Daftar Provinsi Paling Tak Bahagia, Al Muktabar: Kalau Perlu Saya Menari".
Berita bernada sama kemudian berseliweran di jagat maya, dengan judul yang ditulis besar-besar fokus pada diksi "...jika perlu saya harus menari, saya akan menari..."dan seterusnya. Hal ini menimbulkan beragam reaksi, namun jika diamati, beragam respon tersebut terutama yang negatif, adalah, bersumber dari tidak utuhnya media mengutip pernyataan Pj Gubernur Banten, di'sempurna'kan dengan tidak komprehensifnya perilaku membaca netizen. Sehingga hal ini berdampak pada anggapan bahwa PJ Gubernur Banten hanya akan 'menari' untuk membuat masyarakat Banten bahagia.
Padahal, dalam lanjutan pernyataannya saat ditanya awak media Pj.Gubernur Banten juga menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi pendapat publik terus kita giatkan, karena pada dasarnya kebahagiaan itu relevan dengan kesejahteraan. Ini berarti, jika dijabarkan lebih jauh, Pemerintah Provinsi Banten tentu saja akan menjadikan hasil survey tersebut sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan terutama dari sisi bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memang menjadi tugas fungsi pemerintah.
Di sisi lain masyarakat juga harus tahu indikator apa saja yang dipakai oleh BPS saat melakukan survey tersebut. BPS menggunakan SPTK atau Survei Tingkat Pengukuran Kebahagiaan sejak tahun 2014 untuk melakukan pengukuran indeks kebahagiaan.
SPTK digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kebahagiaan sebagai sebuah ukuran subjektif terhadap kondisi objektif berbagai domain kehidupan manusia.
Survei tersebut dilakukan setiap tiga tahun sekali dan hingga saat ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali. SPTK terakhir telah berhasil dilakukan pada tahun 2021 yang lalu.
Saat itu, SPTK berhasil mengumpulkan sebanyak 74.684 responden yang dilaksanakan serentak di 34 provinsi di Indonesia pada 1-27 Agustus 2021.
BPS menyasar koresponden rumah tangga terutama kepala rumah tangga beserta pasangannya. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan kuesioner terstruktur dan alat bantu.
Berdasarkan survei tersebut, didapatkan hasil bahwa tingkat kebahagiaan meningkat sebesar 0,80 menjadi 71,49 di tahun 2021. Sedangkan capaian dimensi indeks kebahagiaan adalah kepuasan hidup sebesar 75,16, makna hidup sebesar 73,12, dan perasaan sebesar 65,61.
Mengutip situs resmi BPS, terdapat tiga dimensi indikator utama dalam indeks kebahagiaan, yaitu:
1. Kepuasan Hidup (Life Satisfaction)
Dimensi kepuasan hidup memiliki bobot sebesar 34,80%. Dimensi tersebut kemudian diperinci lagi menjadi 10 indikator, yaitu:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Pendapatan rumah tangga
- Keharmonisan keluarga
- Ketersediaan waktu luang
- Hubungan sosial
- Kondisi rumah dan aset
- Keadaan lingkungan
- Kondisi keamanan
2. Makna Hidup (Eudaimonia)
Dimensi makna hidup memiliki bobot sebesar 34,02%. Dimensi ini kemudian diperinci menjadi 6 indikator, antara lain:
- Penerimaan diri
- Tujuan hidup
- Penguasaan lingkungan
- Kemandirian
- Hubungan positif dengan orang lain
- Pengembangan diri
3. Perasaan (Affect)
Dimensi perasaan memiliki bobot sebesar 31,18%. Dimensi ini kemudian terpecah menjadi 3 indikator, yaitu:
- Senang
- Tidak tertekan
- Tidak khawatir
Jika ditelaah, aspek-aspek tersebut tentu saja tidak seluruhnya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Banyak indikator yang sangat subjektif sehingga jawabannya akan sangat tergantung dari individu masing-masing.
Namun demikian hal ini tentu saja tidak membuat peran pemerintah menjadi tak ada sama sekali. Jadi benar seperti yang dikatakan Pj Gubernur, bahwa pemerintah akan fokus mengupayakan yang menjadi tugas fungsinya dalam hal ini mensejahterakan masyarakatnya, dengan harapan jika kesejahteraan telah terpenuhi maka aspek-aspek lain untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan indikator-indikator tersebut lebih mudah terpenuhi.
Peran Diskominfo SP Provinsi Banten
Salah satu tugas fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Kelembagaan Komunikasi (PIKK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten adalah melakukan menejemen komunikasi krisis seperti tertuang dalam Permenkominfo 8/2019 tentang NSPK atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.
Dalam peristiwa di atas, yang kita tahu telah mencuri atensi publik karena menjadi viral di media sosial maka Diskominfo SP bersama-sama dengan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol terutama yang membidangi komunikasi pimpinan harus dapat menjernihkan pernyataan Pj, Gubernur dengan membuat release atau menayangkan artikel-artikel opini juga menyebarluaskan narasi yang menggambarkan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk menyejahterakan masyarakat seperti yang menjadi pernyataan Pj. Gubernur. Data terkait hal tersebut bisa didapat dari Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk BPKAD, sehingga ,masyarakat luas mengetahui seberapa besar anggaran yang masuk dalam kategori menyejahterakan masyarakat tersebut.
Harus dipikirkan juga upaya memberdayakan media-media terutama  yang telah menjalin kerjasama dengan Diskominfo SP agat turut menyebarluaskan narasi ini dengan benar, agar tidak lebih banyak lagi masyarakat yang menganggap opini publik yang saat ini beredar sebagai sebuah kebenaran.
Bagaimanapun, semua pihak harus menyadari bahwa belum semua masyarakat sadar literasi, pun pemerintah belum punya kemampuan yang mumpuni untuk menyebarluaskan informasi dengan masif di tengah gempuran narasi yang saat ini memenuhi ruang publik.
