Hingga saat ini permasalahan keamanan laut di seluruh perairan Indonesia masih mengemuka. Lautan di negara kita yang sangat luas menjadi lahan empuk bagi pencoleng untuk menjalankan aksinya. Pencurian ikan dan kekayaan sumber daya alam laut masih terjadi. Padahal pemerintah telah dengan tegas menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti menjarah ikan di perairan Indonesia.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah penyelundupan narkoba melalui laut. Banyak pihak yang merasa salut, ketika aparat keamanan berhasil menangkap sekaligus mengungkap penyelundupan narkoba melalui laut yang jumlahnya sekitar dua ton. Tapi banyak pihak yang lupa bahwa seperti dikemukakan oleh Komjen Pol Drs Budi Waseso ketika menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), narkoba yang sudah masuk ke negara kita sekitar 250 ton!
Dengan terjadinya penyelundupan barang-barang haram itu ke Indonesia, seolah-olah di seluruh perairan negara kita tidak ada yang menjaga dan mengamankannya. Padahal, sebenarnya sudah ada aparat dari berbagai instansi yang menjaga dan mengamankan perairan tersebut. Memang alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kita miliki masih belum sebanding dengan luasnya laut di Indonesia (6 juta Km2) yang merupakan dua pertiga dari seluruh wilayah negara kita. Panjang pantainya lebih dari 91 Km atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
Instansi tersebut adalah TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea dan Cukai (BC), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KKP) Kementerian Perhubungan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Polair. Instansi-instansi tersebut memiliki tugas dan kewenangannya, tapi masih terasa adanya ego sektoral masing-masing. Dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, Coast Guard Indonesia atau Sea and Coast Guard Indonesia belum juga terbentuk. Padahal di negara-negara maju dan negara tetangga Indonesia, Coast Guardnya berdiri gagah untuk mengamankan wilayah lautannya.
"Kita jangan alergi dengan perubahan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu terjaminnya keamanan di laut," kata Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo pada kegiatan Round Table Discussion (RTD) IK2MI yang bertajuk "Siapa Penjaga Keamanan di Laut?". Â Diskusi yang berlangsung di Ruang Antonov Klub Eksekutif Persada Purnawira Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/3/2018) dihadiri berbagai kalangan dan menghadirkan pembicara, selain Ketua IK2MI; yaitu Kabag Kerma Polairud Kombes Pol Triyono Wibowo.
Didik Heru Purnomo menggambarkan wilayah lautan Indonesia itu seperti noodle in thebowl atau mie di dalam mangkuk yang sangat semrawut dan banyak celah untuk masuknya pihak-pihak luar ke perairan negara kita. Karena itu wilayah laut itu harus dijaga dan diamankan. Apalagi Indonesia memiliki empat posisi strategis, yaitu: sebagai strategic junction pelayaran internasional, Â strategic fishing ground, strategic potential bussiness, dan strategic key partner bagi negara-negara besar.
Mengenai pelanggaran hukum yang terjadi di laut, Ketua IK2MI menyebutkan pelanggaran hukum itu meliputi pelayaran, perikanan, penyelundupan, dan illegal entry.Tantangan ke depannya adalah kegiatan pelanggaran hukum yang terorganisasi, pelanggaran hukum multidimensi, kemampuan penegak hukum berbanding terbalik dengan tantangan yang ada. "Solusinya adalah konsentrasi kekuatan agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan pemanfatan kemajuan teknologi," katanya.
Mengenai hakikat ancaman kejahatan di perairan Indonesia, Kombes Pol Triyono menyebutkan ancaman itu meliputi ancaman kejahatan konvensional, ancaman kejahatan lintas negara, ancaman kejahatan pencurian kekayaan negara, ancaman terhadap pulau terluar, imigran gelap, dampak pasar bebas kawasan ASEAN, dan ancaman terorisme.
Guna mengantisipasi dan menangkal ancaman-ancaman tersebut, Polairud selalu menggelar dan melaksanakan operasi-operasi di laut. Prioritas kegiatan operasional Polairud tahun 2017, kata Triyono Wibowo meliputi penanggulangan illegal fishing (kapal ikan asing) dan destructive fishing (kapal ikan yang menggunakan bahan peledak atau zat kimia), penanggulangan penyelundupan bahan komoditi antara lain di wilayah Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, menanggulangi pencurian di kapal (pencurian keras/pencurian berat di hot spot) menjaga keamanan dan keselamatam pelayaran di perairan yang menjadi perhatian dunia internasional; menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran pada rute kapal tol laut, dan quick responseterhadap kejadian kecelakaan laut serta melaksanakan patroli dengan mengedepankan pesawat udara di wilayah yang sulit dijangkau kapal laut.
Menanggapi paparan dari Ketua IK2MI dan Kabag Kerma Polairud, peserta RTD menyatakan bahwa untuk menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka seluruh anak bangsa diharapkan terpanggil dan sadar untuk menjaga wilayah NKRI, terutama menjaga dan mengamankan wilayah lautan. Karena di lautanlah terletak masa depan Indonesia.
