Kenapa Rencana Kemendag untuk Pelonggaran Penjualan Minuman Keras Harus Kita Tolak! | ‏@fahiraidris

Berikut kenapa rencana Kemendag untuk pelonggaran penjualan minuman keras harus kita tolak!

Permendag No.06/2015 sudah cukup longgar karena masih membolehkan supermarket/café/hotel yang punya surat izin jual minuman keras. Semakin longgar dengan keluarnya Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) No.04/2015 Tentang Penjualan minuman beralkohol gol A, yang membolehkan penjualan bir di kawasan wisata.

Jadi apa lagi yang mau dilonggarkan? Penjualan minuman keras sudah cukup longgar di negeri tercinta ini!

Walau aturan pelonggaran belum keluar, dari pernyataan Kemendag di media ada beberapa poin yang harus kita kritisi!

Aturan yang direlaksasi adalah Peraturan Dirjen Dagri No. 04/2015 yang nantinya akan beri kewenangan kepada Kewenangan kepada Kepala daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang dibolehkan menjual minuman beralkohol jenis bir.

Pertanyaannya adalah, di lokasi mana lagi kepala daerah yang daerahnya tak punya perda minuman keras boleh mjual. Di lokasi mana lagi para kepala daerah akan membolehkan menjual minuman keras, selain di supermarket/café/hotel/tempat wisata?

Kita tahu, Permendag 06/2015 yang merupakan perubahan ke-2 atas Permendag 20/2014 melarang miras dijual di minimarket atau toko pengecer dan di 10 lokasi, yaitu: sekitar permukiman atau perumahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, terminal-terminal, stasiun KA, gelanggang remaja dan olahraga, kaki lima, kios-kios, dan penginapan remaja atau Perkemahan.

Artinya, jika nanti Kemendag tetap ngotot mlonggarkan pnjualan miras, isinya tidak boleh btentangan dengan Permendag 06. Artinya kepala daerah tidak boleh menyetujui lokasi penjualan minuman keras di minimarket dan 10 tempat yang dilarang tadi!

Saran saya, daripada pusing-pusing, kepala daerah tolak saja kebijakan yang tidak pro rakyat ini. Gubernur NTB sudah tolak. Karena jika kepala daerah salah atau keliru menyetujui lokasi penjualan minuman keras, Anda bisa dituntut warga!

Masih banyak kebijakan-kebijakan ekonomi atau industri lain yang bisa Kepala Daerah jalankan untuk memperbaiki ekonomi! Daerah yang Anda pimpin tidak akan bangkrut hanya gegara menolak kebijakan yang tidak bijak ini!

Kita juga patut mengkritisi kenapa pelonggaran minuman keras harus masuk dalam salah 1 kebijakan paket ekonomi pemerintah

Kemendag sebagai kementerian yang mengusulkan ini, harus mampu jelaskan apa urgensi pelonggaran minuman keras untuk rakyat !

Kami meyakini para Produsen Miras lah yang mendapat manfaat paling besar dari pelonggaran minuman keras ini. Bukan Rakyat !

Oleh karena itu, kami dengan tegas MENOLAK rencana Kemendag melonggarkan aturan penjualan miras

Sebagai rakyat kami mau ingatkan pernyataan Presiden Jokowi saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia (Feb2015). Yang dengan tegas mengatakan tidak peduli negara kehilangan triliun rupiah demi menyelamatkan anak bangsa dari peredaran minuman keras.

Tapi Ternyata Ternyata saya hidup di era negeri setengah hati!

Sumber; Kultwit.info