Gus Dur, Imlek dan Pembelaannya terhadap Komunitas Cina

Suatu ketika, tepat pada hari perayaan imlek, seorang perempuan Cina  datang ke maqam Gusdur. Perempuan ini sesengukan di atas pusara   presiden ke IV ini. Hari di mana seharusnya Ia merayakan tahun baru cina, justru dipilihnya untuk menyambangi maqam kyai nyentrik ini. Haru  dan doa menyungkupi ziarahnya. 

Perempuan Cina ini,  begitu pun saya kira  semua orang Cina di Indonesia,  sadar sepenuhnya, Gusdurlah tokoh di balik  kebebasan Cina untuk merayakan kebudayaan secara terang benderang  di depan umum. Termasuk bisa bersuka cita merayakan tahun baru imlek.  Melalui Keppres no.6/2000, Gusdur sebagai presiden saat itu mencabut  inpres no.14 tahun 1967 yang membatasi perayan hari besar dan kebudayaan  Cina di Indonesia. Selanjutnya melalui Keppres no 19/2001, hari raya  imlek diresmikan sebagai hari libur fakultatif.

imlek-gus-dur-httpwww-gusdurfiles-com-5a87dd79dcad5b4ccb5b9bb2.png

Sebelum Gusdur mencabut Inpres No.14/1967 atau tepatnya pada masa Orde Baru,   orang-orang Cina benar-benar berada dalam situasi yang muram. Program pembauran yang dicanangkan oleh presiden Soeharto saat itu, mengharuskan orang Cina mencampakkan identitas kebudayaan mereka. Hanya dengan cara itulah, demikian kebijakan Soeharto saat itu, orang Cina dapat melebur menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Meski kelak terbukti kebijakan pembauran ala Orde Baru ini, jauh dari  berhasil. Komunitas Cina dengan suku-suku lain di Indonesia malah semakin berjarak oleh jurang demarkasi yang dalam.

Pada masa Orde Baru itu, orang-orang Cina tidak bisa mengekspresikan kebudayaannya di depan umum. Agama Khonghucu yang merupakan salah satu agama leluhur orang-orang Cina, tidak diakui.  Mereka dipaksa memilih salah satu dari lima agama. Bahkan mereka disarankan untuk tidak menggunakan nama Cina dan menggantinya dengan nama Indonesia. 

Meski kebijakan Soeharto saat itu disebut sebagai proses pembauran, tetapi konon alasan sebenarnya adalah; pemerintah saat itu memang berusaha memutus orang Cina di Indonesia dengan kebudayaannya. Saat itu Cina dianggap sebagai negeri dengan paham komunis yang cukup kuat. Bahkan PKI dianggap jaringan komunis dari Cina atau tepatnya Republik Rakyat Tiongkok.  Karena itu, Cina di Indonesia harus diputuskan hubungannya dengan segala identitas kecinaannya, termasuk dalam soal keyakinan.   Hal ini secara tegas diberlakukan pemerintah orde baru dengan menetapkan Intruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Pembatasan  Kebudayaan China di Indonesia.

Bagi pemerintah orde baru saat itu, Cina di Indonesia bisa sangat berbahaya jika masih terkait dengan kebudayaan dari negeri asalnya. Mereka bisa menjadi tempat bersemainya benih-benih komunis.  

Langkah pemerintah Orba saat itu jelas adalah langkah mundur dalam soal pengakuan terhadap hak-hak orang Cina di Indonesia. Padahal sebelum keluarnya Instruksi Presiden tersebut, agama Khonghucu berkembang dengan bebas di negara ini.  Kalangan Khonghucu pernah menggelar konferensi di Solo pada 11-12 Desember 1954. Selanjutnya malah pernah membentuk Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan nama Perserikatan Kung Chiau Hui Indonesia (PKCHI) pada 16 April 1955.  Kelak kemudian organisasi ini berubah menjadi LASKI (Lembaga Sang Khongcu Indonesia), lalu kemudian kita kenal sekarang menjadi MATAKIN.

dari-httpstirto-id-liburan-imlek-kelenteng-antarafoto-5a87dde4cf01b41bc42cbb62.jpg

Gusdur dengan segala kekurangannya adalah pahlawan bagi komunitas   minoritas , seperti orang-orang Cina ini.  Termasuk saat Orde Baru sedang ganas-ganasnya menerapkan kebijakan dari Inpres No.14/1967.  Seturut cerita seorang Cina (maaf saya lupa namanya) dalam sebuah acara tv, Gusdur pada masa Orde Baru pernah mendatangi sidang di Pengadilan Surabaya untuk membela seorang Cina yang sedang berjuang mempertahankan keyakinannya. Gusdur datang sendiri tanpa pengawalan. 

Ketika sampai di ruang sidang, awalnya Gusdur memilih duduk di belakang. Namun orang-orang yang ada di persidangan kaget luar biasa ketika mengetahui Gusdur, seorang tokoh yang sangat di hormati di kota ini,  ada di ruang sidang . Kedatangannya pun ternyata bermaksud membela atau setidaknya memberi support pada orang Cina yang sedang berjuang di persidangan tersebut. 

Setelah Gusdur duduk di kursi presiden, segala tindakan yang berbau diskriminatif terhadap komunitas Cina dihilangkan.  Gusdur tetap tegak dalam garis perjuangannya membela kelompok minoritas hatta Ia menjadi presiden sekali pun. Tak peduli sikap itu tidak menguntungkan posisinya secara politis selaku kepala negara. Bahkan Gusdur tanpa sungkan-sungkan pernah mengusulkan agar Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan idiologi Komunisme, Leninisme dan Marxisme di cabut. Tap MPRS itu, demikian Gusdur, adalah salah satu sumber diskriminasi di Indonesia.  Bagi Gusdur tidak boleh ada pembedaan kepada semua warga negara di Indonesia berdasarkan agama,   bahasa ibu, ras, kebudayaan serta idiologi.

Hari hari terakhir ini,  saat ras, etnis dan agama kembali dipersoalkan dalam jagat politik kita  yang muram, sosok semacam Gusdur terasa dirindukan. Mungkin saat ini  imlek masih bisa dirayakan  dengan meriah di tempat umum. Tapi  adakah yang bisa menjamin bahwa hak-hak orang Cina sebagai warga negara  yang sama dengan warga Indonesia lainnya tetap diakui?  Termasuk memilih  dan dipilih dalam hajatan politik? Entahlah... Dengan kondisi politik kita yang kusam ini, tak ada jaminan soal itu.  Tapi sudahlah dalam suasana  tahun baru Cina ini, mari ikut merayakan  imlek....Selamat Tahun Baru Imlek ....Gong Xi Fa Cai....