Data WNI Bocor, Menkominfo Cuci Tangan

Kasus kebocoran data pribadi warga negara Indonesia (WNI) kembali terjadi namun kali ini dalam proporsi yang lebih besar. Setiap harinya, kekhawatiran setiap individu terus meningkat, terutama karena mereka tidak tahu apakah informasi mereka utuh atau sudah disalahgunakan.

 Namun, yang lebih membuat publik jengkel adalah pernyataan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa dia sangat pragmatis dalam mengambil tanggung jawab. Alih-alih menyajikan langkah intervensi tertentu, dia menjelaskan bahwa ‘ini adalah fakta kehidupan’ bahwa kebocoran data sebagai risiko yang tidak dapat dibenarkan ada seolah-olah dia mencuci tangan dari situasi ini. 

Posisi seperti itu menambah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Di sisi lain, ada tuduhan patronase politik yang terlibat dalam penunjukan posisi strategis yang dimaksud oleh Menteri karena penunjukannya lebih bersifat politik daripada kompeten di disiplin yang dibutuhkan.

Sebaliknya, dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan, perlindungan data pribadi di Indonesia tampak sangat tidak memadai. Pemerintah negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang sangat terlihat terkait perlindungan data digital sehingga ahli keamanan siber yang berkualitas dan berpengalaman dipekerjakan oleh mereka. 

Di Indonesia, orang-orang yang memegang posisi seperti Menteri Komunikasi dan Informatika tidak selalu memiliki keahlian di bidang tersebut tetapi memiliki koneksi politik dengan pihak berwenang. Ini mengarah pada banyak skandal.

Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah mansion besar yang dipenuhi dengan banyak barang baik dan berharga. Pemilik rumah, alih-alih menyewa petugas keamanan yang terlatih secara profesional, memberikan pekerjaan keamanan kepada seseorang yang tidak berpengalaman atau memenuhi syarat untuk mengamankan rumah tersebut. 

Yang lebih parah lagi, pemilik rumah sepertinya tidak peduli dengan situasi semacam itu, hubungan personal dengan orang ini ditempatkan di atas pertimbangan praktis dan rasional yang seharusnya diingat. Begitu pencurian terjadi, pemilik rumah ini tidak berusaha untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan, malah ia sampai pada tingkat menyalahkan keadaan seolah-olah pencurian adalah hal yang biasa. 

Skenario domestik semacam ini dapat menggambarkan dengan baik status ketidakaman data di Indonesia saat ini. Seperti yang selalu terjadi pada kasus-kasus terkait data di Indonesia, ketika terjadi kebocoran data, orang-orang yang bertanggung jawab sering kali mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa tidak berguna untuk mencari perhatian juga.

Salah satu contoh terbaru adalah kebocoran data di mana informasi pribadi sensitif WNI, seperti Nomor Induk Kependudukan NIK, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan detail pribadi lainnya bocor dan dipublikasikan. Data ini dapat digunakan untuk berbagai kasus penipuan, di antaranya pemalsuan dan pencurian identitas. 

Namun, tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika sekali lagi adalah pernyataan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan. Ini adalah tanggapan umum dan tidak menyelesaikan masalah.

Dalam hal ini, siapa yang cukup kompeten untuk menjalankan area pemerintahan ini? Haruskah menteri komunikasi mengawasi masalah yang tampaknya dia sangat informasi tentangnya? Jelas bahwa penantian seperti itu mengkhawatirkan masyarakat karena tidak ada pembelaan nyata atas pencapaian mereka dengan penggunaan kekuatan hukum dengan cara apa pun. 

Namun, jelas bahwa cukup mudah untuk kehilangan kepercayaan pada lembaga pemerintah yang perilakunya secara luas dipersepsikan sebagai tidak relevan atau kontraproduktif. Lebih sering daripada tidak, demokrasi yang kuat memungkinkan individu yang kurang dikenal namun kompeten untuk naik ke jajaran pemerintahan, ini berarti bahwa hubungan keluarga mulai memengaruhi penunjukan penting. Ketika lembaga pemerintah bergantung terutama pada hubungan keluarga dan kepercayaan, mereka kehilangan kepercayaan dan efisiensi, yang merupakan sesuatu yang terutama diharapkan dari mereka.

Dalam skenario ini, masalah yang diangkat mirip dengan tim sepak bola yang mencoba memulihkan performa mereka dalam permainan hanya untuk melihat salah satu pemain mereka melukai diri sendiri selama permainan rutin. Seperti yang diharapkan, manajer tim harus memfokuskan perhatian pada taktik yang dapat memungkinkan tim menyelesaikan permainan sambil mencoba mengatasi berbagai komplikasi dengan dukungan dari beberapa penggemar media sosial. Kekecewaan semacam itu terlihat jelas dalam struktur pemerintahan suatu negara, sering kali kehilangan tujuan karena dibebani oleh penunjukan manipulatif terlepas dari kompetensi individu. Alih-alih mendukung klien, seseorang harus mendukung seseorang dengan kumpulan keterampilan yang kemampuannya memungkinkannya untuk mengalahkan klien saat diperlukan. Ada isu objektif yang tetap belum teratasi dan yang kemungkinan akan menentukan keberhasilan suatu negara di bidang seperti acara olahraga di panggung global, masalah ekonomi, dan isu relevan lainnya.

Kakistokrasi dan politik balas budi adalah dua praktik yang merusak prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Jabatan publik yang seharusnya diisi oleh individu yang ahli dan kompeten kini seringkali ditempati oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Fenomena ini menyebabkan birokrasi dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks keamanan data, lemahnya perlindungan data di Indonesia mencerminkan kurangnya pemahaman dan keseriusan dari pihak berwenang. Setiap kali terjadi kebocoran data, pemerintah tampak acuh tak acuh dalam memperbaiki sistem dan lebih memilih mencari pembenaran daripada memperkuat keamanan. Situasi ini mendesak perlunya reformasi dalam birokrasi, di mana penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi dan kemampuan, bukan sekadar hubungan politik. Selama jabatan publik tetap digunakan sebagai alat politik balas budi, masyarakat akan terus berada dalam posisi yang rentan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun.