Koalisi Bersinar Tolak Usulan APBD Perubahan Kota Ternate, Begini Alasannya!

Ternate - Badan Anggaran (Banggar) DPRD berjam-jam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ternate membahas finalisasi APBD Perubahan tahun 2024 Kamis, 12 September 2024. 

Rapat berlangsung sekitar pukul 14:00 WIT hingga selesai pukul 18:00 di ruang rapat lantai dua kantor BPKAD Kota Ternate. Rapat tersebut sempat diskorsing 30 menit lantaran kedua lembaga tersebut tak mencapai kesepakatan atau mengalami kebuntuan.

"Rapat skorsing tiga puluh menit,"kata salah satu staf DPRD Kota Ternate. Baru pada sekitar pukul 17:00 pembahasan dilanjutkan kembali. 

Setelah selesai pembahasan, pimpinan Banggar DPRD, Arifin Djafar yang ditemui di luar Kantor Keuangan itu menjelaskan dalam rangka untuk mau masuk di finalisasi RAPBD 2024 belum terjadi kesepakatan.

"Banggar DPRD menganggap bahwa angka-angka yang disampaikan oleh pemerintah Kota Ternate melalui APBD Perubahan ini belum rasional,"ucap politisi kawakan Golkar Maluku Utara itu.

Anggota Banggar yang didalamnya tergabung dalam koalisi pemenangan dengan akronim Bersinar (Bersama Syahril dan Makmur) pada Pilwako Ternate nampaknya benar-benar pasang badan saat rapat pengusulan anggaran perubahan.

Hal ini dibuktikan dari perbincangan serius beberapa anggota DPRD dari partai pengusung Syahril-Makmur seperti, PPP ada Mubin A. Wahid dan Hi Fahri, PBB diwakili Sofyan Abdurahman, PAN Fahrial Yunus, Golkar Arifin Djafar dan Anas usai rapat.

Arifin menyatakan, pihaknya mengkhawatirkan nanti saat pelaksanaan program dan kegiatan OPD, pihaknya pesimis realisasi pendapatan bisa tercapai karena tidak rasional.

"Tetapi tadi pemerintah masih berpendapat bahwa mereka tetap optimis melaksanakan itu. Namun tidak bisa meyakinkan DPRD sehingga sampai hari ini masih mentok," bebernya sembari menyebut Jum'at besok ada rapat lanjutan pukul 9.00 WIT di kantor BPKAD.

Sorotan yang tidak menjadi kesepahaman DPRD dengan TAPD, ucap Arifin pertama adalah piutang yang tidak tergambar dalam APBD perubahan. Sehingga pesimis angka yang diajukan Pemkot itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan dalam APBD perubahan.

Arifin merincikan dari struktur APBD perubahan tahun 2024 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya secara keseluruhan sebesar Rp 1,157 triliun. Namun terdapat penambahan kurang lebih Rp 46 miliar atau naik sekitar 4,02 persen. Sehingga dalam APBD perubahan saat ini menjadi Rp 1,203 triliun 

"Angka perubahan senilai Rp 46 miliar inilah yang tidak bisa tergambar oleh Banggar DPRD bahwa item kegiatannya apa saja. Terus uang itu didapatkan darimana,"ungkapnya.

Sementara, kata Arifin optimisme Pemkot itu bahwa ada piutang yang belum tertagih kurang lebih Rp 36 miliar. Namun pihaknya menanyakan piutang sebesar itu disimpan di mana dan kapan dibayarkan.

"Nah sekarang piutang yang belum tertagih Rp 36 miliar anda simpan di mana, kapan dibayarkan. Kan begitu,"sahutnya.

"Sementara target pendapatan retribusi maupun pajak yang lain-lain itu sampai saat ini juga belum memenuhi target, sehingga memang dari angka-angka itu kita pesimis,"pungkasnya.

Terpisah Ketua TAPD Pemkot Ternate, Rizal Marsaoly menjelaskan pembahasan tadi sebenarnya berjalan normal tinggal dilanjutkan besok sesuai apa yang disepakati karena masih ada komponen belanja dan pembiayaan yang lain.

"Kami menunggu undangan dari Sekwan, (Sekretaris Dewan)"singkatnya  

Sementara disinggung soal anggaran tambahan yang tergambar kurang senilai Rp 46 miliar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate menjawab bahwa yang namanya target itu mekanismenya berproses.

"Sebenarnya bukan tidak terealisasi (tergambar), namanya target itu kan pasti berproses. Yang nantinya disisa 3 bulan ke depan itu dipertanyakan oleh anggota DPRD. Apakah itu bisa terealisasi atau tidak," jelas mantan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate itu.

Menurutnya hal ini merupakan target dalam pendapatan yang sudah direncanakan. Sehingga pihaknya meyakini pasti bisa direalisasikan Namun Rizal berujar, kesepakatan itu  teman-teman DPRD melihat bahwa mungkin perlu dikaji kembali. 

"Kami pemerintah menghormati Itu, nah tinggal membuat rasionalisasi, melakukan penyesuaian sesuai apa yang diminta oleh teman-teman DPRD,"terangnya.

"Intinya APBD ini kan kesepakatan sehingga torang juga pemerintah tidak mau ada benturan. Kita mau ada jalan terbaik biar bagaimana APBD ini bisa jalan, biar layanan di masyarakat bisa terlaksana untuk waktu kedepan,"tandasnya.