Kepemimpinan Perempuan Bali
Sumber mengatakan bahwa “Banyak adat budaya patriarki di Indonesia, yang mengekang hak wanita menjadi pemimpin dan memimpin” (Srik, 2022) dalam Bale Bengong. Bias gender yang terjadi dalam kepemimpinan di Bali sangatlah menyala dimana terkhusus hanya diperuntukan untuk kaum laki-laki, kemudian apakah perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk berkesempatan memimpin? Pertanyaan ini khususnya muncul mengingat bahwa perempuan Bali tentunya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam memimpin.
Namun tidak dipungkiri jika stigma dalam masyarakat sudah mandarah daging dengan mengangkat filosofi bahwa hanya kaum laki-laki saja yang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Filosofi yang dipegang ini seperti meruntuhkan kesempatan perempuan Bali untuk maju, selain itu tamparan keras melihat kenyataan bahwasannya perempuan Bali dikatakan hanya menjadi “bunga natah” di rumah. Hal ini berkaitan jika nanti saatnya menikah perempuan akan menjadi hal milik dari keluarga laki-laki.
Perkembangan jaman memang ditandai dengan majunya sejulah teknologi yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Namun tidak dipungkiri dengan majunya jaman belum tentu mampu menggerus budaya atau adat istiadat yang memang sudah mandarah daging di tengah masyarakat. Sepertinya perkembangan ini tidak mampu menembus sisi integral masyarakat sehingga budaya yang telah dianut susah untuk dihilangkan meski nilai-nilai tersebut bertolak belakang dengan kemajuan jaman.
Masa emansipasi Wanita telah lama dikumandangkan oleh para pahlawan, meskipun pada kenyatannya hingga saat ini bias gender masih kerap terjadi diberbagai elemen lapisan masyarakat tidak terkecuali Bali. Rangkupan diatas mengungkap tabir sisi kelam perempuan Bali yang harus tunduk dengan adanya stereotip budaya patriarki yang sudah dianut turun-temurun. Diperlukan berbagai macam upaya serta kesadaran dari berbagai pihak untuk meminimalkan stigma yang menyedihkan ini. Kesetaraan gender tentunya sudah digaungkan oleh seluruh negara di dunia, harapannya semua orang memiliki hak yang setara dalam seluruh aspek urusan ekonomi sosial.
