BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi alternatif yang menantang dominasi ekonomi Barat. Dibentuk pada awal abad ke-21, BRICS bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, yang memprioritaskan kepentingan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di bawah pemerintahan Prabowo menjadi sorotan penting dalam politik internasional.
Langkah ini bukan hanya mencerminkan pragmatisme ekonomi tetapi juga membawa implikasi ideologis yang signifikan. Sebagai negara dengan sistem ekonomi campuran, Indonesia dihadapkan pada dinamika antara dua ideologi ekonomi besar: kapitalisme yang didukung oleh negara-negara Barat dan sosialisme yang menjadi inti dari beberapa anggota BRICS. Artikel ini membahas latar belakang kebijakan tersebut, posisi Indonesia dalam pertarungan ideologi ekonomi, dan dampaknya terhadap masa depan ekonomi global.
BRICS sebagai Antitesis Ekonomi Barat
BRICS dibentuk dengan tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan institusi ekonomi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang didominasi oleh negara-negara Barat. Ideologi ekonomi BRICS berakar pada prinsip kolektivisme, solidaritas antarnegara berkembang, dan upaya untuk menciptakan tatanan ekonomi multipolar. Salah satu inisiatif utama BRICS adalah pendirian New Development Bank (NDB), yang menawarkan alternatif pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur tanpa persyaratan ketat seperti yang diberlakukan oleh IMF.
Namun, BRICS juga menghadapi tantangan ideologis internal. China, sebagai negara sosialis dengan ekonomi terpusat, memiliki visi yang berbeda dengan India, yang lebih kapitalis dan berorientasi pasar bebas. Rusia, dengan pendekatan ekonomi otoriter, menambah kompleksitas ini. Oleh karena itu, meskipun BRICS secara kolektif dianggap sebagai antitesis ekonomi Barat, perbedaan ideologi antar anggotanya dapat menjadi hambatan dalam mencapai visi bersama.
Kebijakan Pemerintahan Prabowo: Alasan dan Strategi
Keputusan pemerintahan Prabowo untuk bergabung dengan BRICS didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Indonesia melihat peluang untuk meningkatkan diversifikasi pasar dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan perang dagang AS-China. BRICS menawarkan akses ke pasar negara berkembang yang sedang tumbuh, seperti China dan India, yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.
Kedua, bergabung dengan BRICS memberikan Indonesia kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya dalam ekonomi global. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki posisi strategis, tetapi keanggotaannya di BRICS dapat memberikan platform tambahan untuk mempromosikan kepentingan nasional di arena internasional. Langkah ini juga mencerminkan ambisi Prabowo untuk memperluas peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara.
Ketiga, keputusan ini dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menyeimbangkan hubungan antara Barat dan Timur. Dengan tetap mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara Barat, Indonesia juga dapat memanfaatkan kemitraan dengan BRICS untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi internasional.
Posisi Indonesia dalam Konteks Geopolitik BRICS
