Mohon tunggu...
Iqbal Iftikar
Iqbal Iftikar Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis Wannabe

Nothing was never anywhere

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Indonesia Darurat "VPN"!

5 Mei 2020   15:07 Diperbarui: 6 Mei 2020   07:50 601
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika anda kemari setelah mencari VPN untuk mengganti alamat IP komputer, silahkan cari di tempat lain. VPN yang akan saya bahas di sini tidak ada hubungannya dengan komputer dan internet. Kategori tulisan ini saja termasuk ke "pemerintahan", bukan "teknologi".

VPN di tulisan ini adalah singkatan dari visualisasi pejabat negara. Singkatan ini muncul dari keresahan atas perilaku pejabat negara yang tidak peduli terhadap keindahan visual lingkungannya sendiri. 

Beberapa hari yang lalu, sempat viral di media sosial tentang kelakuan Bupati Klaten, Sri Mulyani, yang hobi menempelkan gambar dirinya di berbagai media. Mulai dari selebaran sosialisasi program pemkab, bantuan pemkab untuk masyarakat, sampai bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat tidak luput dari tempelan wajah bupati narsis ini.

Media sosial mulai dibanjiri dengan meme Bupati Klaten. Aksi lucu-lucuan netizen juga dibarengi sejumlah kritik keras atas kelakuan narsis bupati. Salah satunya datang dari pengguna Twitter @mahasiswaYUJIEM.

Sayangnya, kelakuan narsis pejabat negara tidak hanya menjangkiti Klaten. Kebetulan saja penyakit narsis Sri Mulyani dibarengi penyakit kronis dinasti politik Klaten yang sudah 5 periode jabatan dipegang oleh dua pasang suami istri. Kelakuan narsis pejabat selalu dipertontonkan oleh mayoritas pemangku jabatan di Indonesia.

Entah dari mana dan sejak kapan kebiasaan nampangin muka pejabat menjadi tren. Namun, semenjak teknologi percetakan digital mudah diakses, sejak itu pula pejabat makin mudah untuk menampakkan wajahnya di berbagai medium publikasi. Sebut saja baliho dan spanduk.

Sebelum menjadi pejabat, mereka mengotori visualisasi daerah pemilihan mereka dengan baliho kampanye di setiap pojok jalan dan stiker muka mereka di segala dinding.

Tapi "sayangnya", jumlah stiker dan spanduk yang disebar kadang memberikan dampak positif pada hasil pemilihan mereka. Merasa visualisasi wajah mereka dapat mempertahankan jabatan, selama menjabat mereka tetap menyebar citra mereka di berbagai kesempatan.

Sebut saja sosialisasi program pemerintah. Muka pejabat, tidak lupa dengan atribut jabatan mereka, mampang di spanduk-spanduk program pemerintah. Silahkan cari spanduk sosialisasi Covid-19 terdekat yang dikeluarkan pemda, hampir pasti anda akan melihat wajah pejabat di sana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun