Memadukan Komunikasi Partisipatoris dan Humas Pemerintah

Seorang public relations atau humas pemerintah dituntut mampu memahami berbagai situasi yang melingkupi pekerjaannya. Di antara konsep yang perlu dipahami adalah komunikasi di bidang pembangunan. Sebab, sejatinya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan. 

Oleh karena itu, seorang humas pemerintah perlu memahami dirinya dalam konteks yang lebih makro, yaitu sebagai bagian dari proses pembangunan sebuah negara.

Sejatinya, komunikasi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga melahirkan konsep yang disebut dengan komunikasi pembangunan. 

Dalam perjalanan historisnya, pemikiran dan penerapan komunikasi pembangunan terbagi menjadi tiga paradigma utama, yaitu paradigma dominan, paradigma dependen, dan paradigma partisipatoris (Waisbord, 2001).

Paradigma dominan memandang masalah utama pembangunan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga komunikasi diperlukan untuk mentransfer informasi. 

Paradigma dependen melihat problem pembangunan berakar dari struktur sosial (termasuk di dalamnya media) yang condong kepada kapitalisme. Sementara itu, paradigma partisipatoris meyakini bahwa dalam proses pembangunan, masyarakat harus menjadi fokus yang berperan sebagai subjek, bukan hanya objek semata.

Di antara ketiga konsep komunikasi pembangunan di atas, seorang humas pemerintah perlu memperkaya wawasannya dengan memahami komunikasi partisipatoris. 

Alasannya sederhana, karena di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakatlah pelaku (subjek) utama pembangunan. 

Masyarakat, didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, juga selalu ingin terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik itu sebagai inisiator bahkan seringkali sebagai pengawas. 

Sudah menjadi hal yang jamak di era sekarang ketika masyarakat menyampaikan pemikiran atau pendapatnya melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki pemerintah, utamanya media sosial. Dan, seringnya, proses partisipasi masyarakat ini mesti "berhadapan" dengan humas sebagai garda terdepan pemerintah.