Oleh: Baim Ibrahim Sanusi (Peneliti Lembaga Survey Indonesia)
Setelah sekian lama reda, kini polemik partai Hanura kembali panas terkait polemik keputusan kepengurusan yang harus kembali berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding.
Namun dalam video yang beredar di kanal OSO TV, Oso dan kebunya menuding bahwa ada intervensi pendiri partai Hanura yang sekarang menjabat Menko Polhukam Wiranto. Dalam video yang berdurasi 10 menit 35 detik itu, kubu Oso menuding bahwa Wiranto melakukan intervensi terhadap Partai Hanura.
Dodi Abdul Kadir, Kuasa Hukum Partai Hanura, misalnya mengatakan bahwa tak hanya Menko Polhukam Wiranto yang melakukan intervensi, bahkan KPU pun ikut mengatur internal partai dengan cara mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP partai Hanura yang sah dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jendral Herry Lontung Siregar.
Bahkan Djafar Badjeber, Direktur Eksekutif Partai, menuduh konflik dan polemik yang terjadi di partai Hanura akibat campur tangan Wiranto. "Kami agak prihatin dan sangat menyesalkan sikap Pak Wiranto, complicate semua yang terjadi di Hanura ini akibat dari pada restu dan segala macam yang dilakukan oleh beliau. Setelah enam bulan dan proses ini terus berlangsung, nah beliau ini main-main juga pada ujung-ujungnya." Kata Djafar.
Namun KPU pun angkat suara atas polemik dan tudingan Hanura kubu Oso. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dilansir dari portal berita tribunnews.com, saat ditanyai apakah ada intervensi tertentu dalam pertemuan itu, mengingat Menko Polhukam adalah Wiranto, ia menyanggah.
"Nggak. Yang hadir kan bukan hanya KPU. Menko Polhukam ada, Kemenkum HAM ada, TUN ada, DKPP ada, jadi bukan kami sendiri dan kita memberikan pendapat. Kita hanya memberikan pendapat hukum yang membuat tahapan pemilu ini berjalan lancar," tutur Arief.
Pernyataan Ketua KPU, Arief Budiman ini menguatkan bahwa pemerintah hanya mengacu pada aturan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Adapun sebenarnya kubu OSO yang menuding Wiranto melakukan intervensi adalah bualan belaka dan merupakan tuduhan yang serius yang bisa merusak wibawa dan kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah persiapan menjelang Pilihan Presiden 2019.
Sudah jadi rahasia umum dan sebuah fakta bahwa selama organisasi yang dimasuki Oso sering terpecah. Antara lain Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Partai Hanura yang didirikan dan selama dipimpin oleh Wiranto, sosok pemimpin yang berkualitas, santun---Hanura adalah partai yang kuat secara ideologis, akomodatif, demokratis dan bermartabat. Tidak pernah kisruh dan konflik. Atas pencapaian ini, Presiden Joko Widodo bahkan memuji Partai Hanura merupakan partai yang adem ayem, jauh dari suasana polemik.Â
"Saya tahu partai Hanura termasuk partai yang paling rukun. Gak pernah berantem. Paling solid, paling adem, Bukan gak hanya berantem, tapi paling adem. Memang namanya saja kan paling bagus, Hanura.. Hati Nurani Rakyat." Ujar Presiden Joko Widodo di sela-sela sambutannya dalam acara HUT Hanura yang ke-11 di Semarang.
