Saya kira banyak pihak setuju bahwa keberadaan guru tidak bisa digantikan dalam sebuah pembelajaran, tetapi kalau BDR sampai berbulan-bulan, tidak tertutup kemungkinan muncul anggapan dari peserta didik bahwa mereka cukup berguru kepada mbah google saja kalau hanya sekadar mengejar ilmu pengetahuan karena mbah google lebih "pintar" dibandingkan dengan guru.
Kemendikbud sebenarnya telah mengambil kebijakan beberapa kebijakan dalam menyikapi PJJ pada masa pademi ini, seperti relaksasi dana BOS, subsidi internet bagi guru dan peserta didik, guru tidak wajib tatap muka 24 jam dalam satu minggu, guru tidak dituntut untuk mencapai semua target kurikulum, dan memberikan 3 (tiga) pilihan kirikulum yang akan digunakan, yaitu (1) tetap menggunakan kurikulum 2013, (2) menggunaka kurikulum dalam kondisi khusus, dan (3) mengembangkan kurikulum sendiri. Walau demikian, kejenuhan tetap saja terjadi karena BDR yang sudah berlangsung lama.
Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka yang terukur
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang telah direvisi, sebenarnya sudah dibuka peluang Kegiatan Belajar Mengajar (sleanjutnya ditulis KBM) tatap muka di sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning. Walau demikian, dalam praktiknya nampaknya masih ada keraguan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan pembukaan kembali sekolah kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah pun tidak sertamerta mengizinkan KBM tatap muka.
Alasannya, pembukaan kembali sekolah harus sangat hati-hati, jangan sampai sekolah menjadi cluster penularan Covid-19. Kepala sekolah tidak bisa berbuat banyak karena mereka pun takut disalahkan kalau memaksakan untuk membuka KBM tatap muka di sekolahnya walau sekolahnya sudah siap dengan protokol kesehatan.
Adalah hal yang dapat dipahami jika pemerintah sangat berhati-hati dalam membuka kembali sekolah untuk KBM tatap muka. Berbeda dengan pada bidang lain seperti perdagangan, industri, dan pariwisata yang telah diberikan kelonggaran, bidang pendidikan masih sangat belum ada rencana untuk diberikan kelonggaran.
Walau demikian, jika BDR dilakukan terlalu lama, maka perlu juga dipertimbangkan kondisi psikologis para peserta didik. Jangan sampai mereka malas sekolah bahkan menganggap sekolah tidak penting lagi.
Menurut saya, pelaksanaan KBM secara terukur dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau perlu kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan di test swab terlebih dahulu sebelum KBM tatap muka dibuka kembali. Tentunya hal tersebut difasilitasi oleh pemerintah.
Januari 2021 sepertinya bisa dipertimbangkan menjadi momentum yang tepat untuk membuka kembali KBM tatap muka karena merupakan awal semester baru/genap.
Mendikbud Nadiem Makarim dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa PJJ bukan hal yang diharapkan dan bukan hal yang ideal, tapi karena situasi dan kondisi yang memaksa demikian. Bagi Kemendikbud, PJJ adalah sebuah dilema.
