Komite Vokasi Daerah, Solusi Mengatasi Pengangguran di Jawa Barat?

*KOMITE VOKASI DAERAH, SOLUSI MENGATASI PENGANGGURAN DI JAWA BARAT?*
Oleh: IDRIS APANDI
(Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024)

Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, memiliki kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang sesuai dengan kebutuhan dan tututan dunia kerja, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menyiapkan sebuah badan yang bernama Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur sebagai payung hukum komite ini saat sedang diproses.

Menurut saya, keberadaan komite ini cukup penting di Jawa Barat karena selain untuk menyiapkan SDM yang siap kerja juga siap berwirausaha, sehingga berdampak terhadap penurunan angka pengangguran di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan provinsi paling banyak ada di Jawa Barat. Persentasenya mencapai 7,73% atau sekitar 527.186 orang. (www.detik.com., 06/05/2019). 

Dari jumlah tersebut, lulusan SMK sebanyak 16,97% menjadi penyumbang pengangguran di Jawa Barat. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh gubernur Jawa Barat khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi.

Rendahnya mutu SMK bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya mutu guru termasuk (guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya/miss match), mutu sarana dan prasarana (mutu ruang kelas, mutu bengkel kerja, mutu alat-alat praktik, dll.). 

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud, jumlah SMK di Jawa Barat sebanyak 2.942 buah yang terdiri dari 287 SMK Negeri dan 2655 SMK swasta.

Jawa Barat dikenal dengan provinsi pendidikan karena banyak sekolah atau perguruan tinggi negeri dan swasta yang menjadi rujukan di tingkat nasional. Banyak orang luar Jawa Barat yang belajar di Jawa Barat. 

Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi modal yang strategis dalam peningkatan mutu SDM. Selain itu, provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota ini memiliki berbagai potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dan memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Potensi ekonomi yang ada di Jawa Barat mulai potensi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kelautan, industri, pariwisata, teknologi, ekonomi kreatif, dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 

Untuk menggarap berbagai potensi ekonomi tersebut, tentunya harus dipersiapkan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang bukan hanya siap mencari kerja, tetapi juga yang siap menciptakan lapangan (wirausaha), karena kalau hanya mengandalkan lapangan kerja yang disediakan oleh dunia usaha dan industri, lulusan-lulusan SMK tidak akan tertampung.

Hadirnya Komite Vokasi diharapan bagian dari solusi meningkatkan mutu SDM yang berdampak terhadap semakin rendahnya jumlah pengangguran di Jawa Barat. 

Komite ini tentunya harus terdiri dari berbagi pemangku kepentingan (stake holder) baik dari unsur pemerintah (dinas-dinas terkait) maupun dari unsur Dunia Usaha/ Industri (DUDI). Dengan kata lain, peningkatan mutu SMK harus dilakukan secara sinergi, kolaboratif, dan terkoordinasi antarberbagai stake holder.

Dalam konteks kurikulum, kurikulum SMK perlu terus dievaluasi, minimal setahun sekali, karena harus memperhatikan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pada saat penyusunan dan evaluasi kurikulum, setiap SMK harus melibatkan DUDI. 

SMK-SMK meminta input profil kompetensi lulusan seperti apa yang diperlukan oleh mereka. Sebagai tindak lanjutnya, SMK bisa saja mengurangi atau menutup program kompetensi yang sudah kurang diperlukan oleh DUDI, melakukan inovasi kurikulum pada program kompetensi yang sudah ada, dan membuka program kompetensi yang baru.

Secara normatif, dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan, SMK bisa mengacu kepada Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. 

Tim pengembang kurikulum SMK sebaiknya bukan hanya terdiri dari guru-guru saja, tetapi juga pakar, ahli, atau praktisi DUDI sesuai dengan program kompetensi yang dibuka di SMK tersebut. 

Dan di era digital saat ini, pengembangan kurikulum SMK tentunya harus memanfaatkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

*Peran DPJB*
Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) sebagai mitra pemerintah provinsi Jawa Barat tentunya mendukung berbagai upaya gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mutu pendidikan vokasi, karena hal ini menjadi masalah yang perlu menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Gubernur. 

Unsur dari DPJB dengan senang hati jika menjadi bagian dari Komite Vokasi tersebut dan ikut mewarnai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkaitan dengan peningkatan mutu SMK dalam mencapai visi Jabar Juara Lahir Batin. ***