Dedikasi guru honorer selama sekian belas tahun bukannya diberi apresiasi, tetapi justru mendapatkan pernyataan yang memicu kontroversi. Jika mereka adalah guru ilegal, berarti selama ini para siswa diajar oleh guru-guru yang ilegal pula? Berarti selama ini sekolah melanggar hukum karena mengangkat guru ilegal? Lalu mengapa mereka diminta untuk menaati jam kerja seperti PNS? Jika pemerintah belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang optimal terhadap guru-guru honorer, minimal dapat menjaga perasaan guru-guru honorer, dan memberikan semangat kepada mereka. Bukan sebaliknya, menyebut mereka ilegal.
Tanggal 19 September 2018 seleksi CPNS telah dimulai. Apakah para guru honorer yang sudah sekian belas tahun itu hanya akan menjadi penonton? Menyaksikan para pelamar umum mendaftar yang mungkin diantaranya adalah mantan muridnya dulu saat sekolah? Hal inilah yang saat ini ditolak oleh mereka. Perlu political will yang serius dari pemerintah untuk berpihak kepada mereka. Wallaahu a'lam.
