Oleh karena itu, tidak heran kalau ada parpol besar yang calonnya kalah, dan sebaliknya ada parpol menengah atau kecil, bahkan calon independen yang menang.
Pada masa kampanye, walau tokoh-tokoh parpol menjadi juru kampanye, mesin  parpol dijalankan, tetapi belum tentu efektif mendongkrak elektabilitas dan popularitas calon. Popularitas calon tambah politik transaksional semakin membuat peran parpol kurang optimal mendongrak suara calon.
Masyarakat, khususnya kalangan pemilih terdidik dan berada di perkotaan merupakan calon pemilih yang kritis, tidak mudah tergiur oleh iming-iming janji. Mereka pun melakukan kontrak politik dengan para kandidat sebagai bentuk ikatan janji antara calon pemilih dengan kandidat yang maju di pilkada.Â
Walau kadang, belum apa-apa masyarakat sudah meminta hal-hal yang bersifat materil, seperti minta perbaikan jalan, minta perbaikan sarana ibadah, dan sebagainya. Alasannya, karena kalau sudah jadi, belum tentu ingat  terhadap janji-janjinya.
Parpol idealnya mengajukan kader sendiri untuk maju di pilkada, tetapi pada kenyataannya, parpol seperti kekurangan kader yang memiliki nilai jual, mereka merekrut kader dadakan, asal memiliki popularitas, elektabilitas, dan tentunya memiliki modal yang kuat untuk mengikuti pilkada, karena ibarat iklan, parpol hanya sebatas memberikan "tiket" untuk mencalonkan diri, dan "selanjutnya terserah anda."
IDRIS APANDIÂ (Pemerhati Masalah Sosial-Politik)
