ADAKAH PNS ANTI PANCASILA?
Oleh:
IDRIS APANDI
(Pemerhati Masalah Sosial)
Â
Pasca pembubarah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anti Pancasila agar mengundurkan diri. Hal ini disampaikan mungkin karena ada indikasi PNS yang terlibat dalam kegiatan ormas yang anti Pancasila. Beberapa dosen perguruan tinggi yang mungkin saja juga berstatus PNS diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Walau Perppu Nomor 2 tahun 2017 cukup banyak mendapatkan penolakan dan berpotensi digugat ke Mahmakah Konstitusi (MK), pemerintah saat ini tampaknya tengah semangat-semangatnya membersihkan ormas atau personal yang disinyalir anti Pancasila karena hal tersebut dalam membahayakan ideologi Pancasila.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."
Pada saat CPNS dilantik menjadi PNS, sebenarnya mereka sudah disumpah untuk setiap kepada Pancasila, Undang-undang Dasar RI tahun 1945, dan NKRI. Dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi kontraknya dengan negara, karena PNS adalah aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat dan digaji oleh negara.
Bahkan pada lolos seleksi dan pemberkasan untuk proses penerbitan CPNS, setiap peserta yang lolos wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditandatangani di atas materi Rp 6.000,- yang didalamya juga menyatakan setiap kepada Pancasila, Undang-undang Dasar RI 1945 dan NKRI. Selanjutnya para CPNS mengikuti diklat Prajabatan, dimana pada saat itu pun didoktrin untuk setiap kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Pada zaman orde baru, seseorang yang mendaftarkan diri menjadi CPNS, anggota ABRI/Polri di screeningdulu, apakah pernah terlibat organisasi terlarang seperti PKI atau tidak. Saat ini tampaknya tidak fokus kepada PKI saja, tetapi juga merambah kepada organisasi yang diduga yang ingin menggantikan Pancasila dengan sistem Islam pemerintahan Islam atau khilafah. Pada zaman orde baru, bahkan ada Gerakan Hidup Berpancasila (GHBP) yang didalamnya juga melibatkan PNS sebagai petugas sosialisasinya.
