PUASA GAGAL MENAHAN KORUPSI
Oleh:
IDRIS APANDI
(Pemerhati Masalah Sosial)
Bulan puasa tahun ini sedikitnya diwarnai oleh tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, OTT terhadap auditor BPK dan pejabat di Kemendes dan PDT di gedung BPK tanggal 29 Mei 2017. Kedua, OTT terhadap seorang oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Juni 2017 yang kemudian diviralkan dengan tag #ottrecehan karena uang yang disita jumahnya kecil "hanya" 10 juta rupiah, dan sebagai bentuk kekecewaan para jaksa yang integritasnya dirusak oleh oknum jaksa tersebut, dan ketiga kasus OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya tanggal 20 Juni 2017. Bersamanya diamankan uang sebesar satu miliar yang diduga sebagai uang suap proyek jalan provinsi.
Hal ini tentunya sangat ironis dan sangat memprihatinkan, karena kasus-kasus tersebut terjadi pada bulan suci, dimana setiap umat Islam yang berpuasa bukan hanya menahan makan, minum, dan berhubungan suami-istri, tetapi juga menahan hawa nafsu, termasuk nafsu dari korupsi.
Mungkin saja, selain kasus-kasus OTT tersebut diatas yang berhasil dibongkar oleh KPK dan diekspos media, masih banyak kasus korupsi yang pelakunya belum tertangkap, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa pelaku korupsi yang ditangkap aparat, disamping hasil penyelidikan intel, juga karena pelakunya sial.
Menilik kepada kasus-kasus korupsi yang terjadi, saya berpendapat bahwa puasa gagal menahan manusia dari tindakan korupsi. Puasa baru jadikan sebagai aktivitas ritual, sebatas mengugurkan kewajiban. Rasulullah Saw., dalam sebuah hadits diriwayatkan Thabrani bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsunya.
Korupsi memang masih menjadi masalah sosial Indonesia. Pasca arus reformasi yang memiliki semangat memberantas korupsi, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi tidak lagi dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan secara masif dan berjamaah dengan melibatkan oknum di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pengusaha. Kalangan inilah yang sering terjerat kasus korupsi.
Perangkat perundang-undangan korupsi telah dibuat, lembaga pemberantas korupsi telah didirikan, pakta integritas telah ditandatangani, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dideklarasikan, gaji dan tunjangan pegawai telah ditingkatkan, tindakan pencegahan dan penindakan telah dilakukan, tapi korupsi masih terjadi. Kurang apa lagi? seharusnya korupsi sudah semakin kecil kasusnya.
Korupsi terjadi disebabkan oleh dua hal. Pertama karena kebutuhan, dan kedua, karena serakah. Korupsi karena butuh biasanya dilakukan secara terpaksa karena  terdesak kebutuhan untuk keperluan, sedangkan uang tidak punya, dan dia memiliki akses untuk menggunakan uang milik publik atau instansi.
