Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3), kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11), kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10), delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12), delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7), dan delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). (Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi).
Banyak pihak yang menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi selain karena ada unsur kesengajaan untuk memperkaya diri, juga karena disebabkan karena ketidaktahuan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan korupsi. Mengapa tidak tahu? Karena dia tidak melek hukum, utamanya tentang masalah korupsi.
Berdasarkan kepada tersebut, dalam konteks pendidikan, perlu ada sosialisasi baik kepada penyelenggara negara, ASN, aparat hukum, dan masyarakat secara umum tentang masalah korupsi, apalagi saat ini, korupsi bukan hanya dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan secara “berjamaah” hingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, sehinggasakingmasifnya, korupsi pun dijadikan sebuah “budaya” walau Saya secara pribadi tidak setuju bahwa korupsi adalah budaya karena budaya identik dengan hal yang baik dan wajib dilestarikan, sedangkan korupsi adalah hal yang buruk dan justru harus diberantas.
Berdasarkan kepada hal tersebut, maka perlu ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang korupsi dari aparat terkait. Walau demikian, hal yang sangat penting dari sekedar tahu tentang bahaya korupsi adalah perlu adanya fondasi keimanan dan moral yang kuat kepada masyarakat, dan hal tersebut tentunya tidak lepas dari urusan literasi. Mari cegah korupsi melalui budaya literasi.
