Menyoal UN dan USBN 2017

MENYOAL UN DAN USBN 2017

Oleh:

IDRIS APANDI

Setelah muncul usulan untuk dimoratorium oleh Mendikbud Muhadjir Effendi tetapi tidak disetujui oleh Presiden, Ujian Nasional (UN) tahun 2017 tetap dilaksanakan.  Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa UN masih diperlukan sebagai tolak ukur mutu pendidikan nasional. Sejak tahun pelajaran 2015/2016, UN tidak lagi dijadikan sebagai syarat kelulusan, melainkan sebagai alat pemetaan mutu pendidikan. Hasil dari ujian nasional akan dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Adapun mata pelajaran yang di UN dan USBN-kan pada tahun 2017 sebagai berikut:

Jenjang

UN

USBN

SMP

• Matematika
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• IPA

• Pendidikan Agama
• PPKn
• IPS

SMA

• Matematika
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• Mapel Pilihan sesuai dengan jurusan (1 mapel)

• Pendidikan Agama
• PPKn
• Sejarah
• 3 Mapel sesuai program studi siswa

SMK

• Matematika
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• Teori Kejuruan

• Pendidikan Agama
• PPKn
• Keterampilan Komputer

(Sumber : Kemdikbud 2016)

UN SMK dilaksanakan dari tanggal 3 s.d. 6 April 2017, UN SMA dari tanggal 10 s.d. 13 April 2017, UN SMP Gelombang I tanggal 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017, dan UN SMP Gelombang II tanggal 8, 9, 10, dan 19 Mei 2017.

Selain UN, Ujian Sekolah (US) ditingkatkan statusnya menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). UN yang pada awalnya menggunakan kertas, sekarang diperluas untuk menggunakan komputer atau disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tujuannya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, integritas, dan menghemat anggaran. Sudah terdata sebanyak 12.053 sekolah/ madrasah  siap menjadi tenpat pelaksana UNBK dengan kapasitas total 2.188.947 siswa.  

Jadwal UN SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs tidak bersamaan, sehingga komputer dapat digunakan secara bergantian (resource sharing). Sekolah/ madrasah dengan jumlah komputer lebih dari 20 buah dan memiliki server dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK. Siswa SMA/SMK yang memiliki infrastuktur UNBK mengikuti ujian di SMK atau SMP/MTs pelaksana UNBK. Demikian pula sebaliknya.

Pada pelaksanaan pelaksanaan USBN, soal 25% disusun oleh pemerintah pusat dan 75% oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan KKG/MGMP. Para guru inti atau pengurus KKG/MGMP dilatih menyusun soal dengan melibatkan LPMP atau P4TK, dan nantinya ditugaskan untuk menyusun soal USBN. Adapun jumlah KKG/MGMP yang ada di Indonesia sebagai berikut; Gugus TK sebanyak 2.366 KK, KKG SD sebanyak 9.086 KK, MGMP SMP sebanyak 2.691 KK, MGMP SMA sebanyak 2.532 KK, dan MGMP SMK sebanyak 2.2.06 KK. (Kemdikbud, 2016).

Berkaitan dengan pelaksanaan UNBK, pada dasarnya tujuannya baik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastukturnya, karena di lapangan masih ditemukan sekolah-sekolah yang belum benar-benar siap infrastukturnya, bahkan demi melaksanakan UNBK, ada sekolah yang sampai meminjam komputer/ laptop ke sekolah lain. Belum lagi sinyal internet, server, dan pasokan listrik yang harus benar-benar stabil agar UNBK dapat berjalan lancar. Panitia UNBK pun perlu dilatih agar siap melayani para peserta UN baik dari sisi teknisnya maupun administrasinya.

Tujuan UNBK pada dasarnya baik dan memiliki sejumlah keuntungan, tetapi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki kesiapan insfrastruktur dan SDM jangan terlalu dipaksakan karena akan menimbulkan masalah baru. Bukannya mengefektifkan dan mengefisienkan, tetapi malah jadi lambat. Oleh karena itu, ditengah semangat penggunaan IT dan digitaliasi, pelaksanaan UN secara manual pun masih perlu dipertimbangkan, utamanya di daerah-daerah pelosok yang susah sinyal internet,  komputer terbatas, dan pasokan listrik yang terbatas.

Semoga UN dan USBN pada tahun 2017 dapat benar-benar memperlihat mutu pendidika nasional, dan hasil dapat menjadi dasar untuk peningkatan mutu pendidikan, sehubungan bangsa Indonesia saat ini masih harus mengejar ketertinggalan kualitas manusia dari negara-negara maju dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Penulis, Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat.