Mewujudkan Kemendikbud yang Berintegritas

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi sosok yang berintegritas, bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Butuh komitmen dan semangat yang tinggi, karena tantangan dan godaannya sangat luar biasa. Integritas, hal yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Dalam sebuah iklan kampanye antikorupsi, Saya membaca ada sebuah tulisan yang menarik, yaitu “Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur.” Banyak kalangan intelektual, kepala daerah, anggota DPR/DPRD, atau pejabat lainnya yang notabene kalangan terdidik terseret kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh semakin rendahnya integritas. Bahkan, bisa dikatakan saat ini mencari orang berintegritas ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami.

Secara institusional, berkaitan dengan integritas, pada tahun 2012 berdasarkan Survey Integritas Sektor Publik (SISP) oleh KPK, Kemendikbud menempati peringkat pertama dengan nilai 8,06. Penghargaan itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan KPK terhadap komitmen Kemendikbud dalam menjalankan program kerja terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi. (Renstra Kemendikbud 2015-2019, Hal. 12). 

[caption caption="Sebuah stiker ajakan berbuat jujur dan menolak gratifikasi yang menempel pada pintu masuk sebuah instansi pemerintah. (Foto : Doc, Pribadi)"]

[/caption]Hal tersebut tentunya merupakan modal yang baik bagi Kemendikbud untuk terus mempertahankan dirinya sebagai lembaga pemerintah dengan integritas paling tinggi. Tentunya sulit bagi Kemendikbud mencapai prestasi tersebut, tetapi yang lebih sulit lagi adalah untuk mempertahankannya. Butuh tekad, komitmen, kesadaran, dan kerjasama dari semua pihak di Kemendikbud untuk mempertahankannya. Mendikbud Anies Baswedan berpesan bahwa “membangun integritas bangsa terlebih dahulu dimulai dari dunia pendidikan dan kebudayaan. Bila Kemendikbud sebagai hulu dari pendidikan dan kebudayaan bersih dari praktik-praktik gratifikasi, maka hilirnya seperti pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat pun akan bersih.”

Kita berharap berbagai kata mutiara, himbauan, ajakan yang tertera pada famflet, gambar, banner, dan stiker tentunya bukan hanya indah di atas kertas, tetapi secara nyata dapat dilakukan oleh seluruh pegawai/ staf di lingkungan Kemendikbud. Mari kita bersama secara nyata mendukung untuk mewujudkan zona integritas di Kemendikbud melalui pelayanan prima, fokus terhadap kepuasan pelanggan, dan menolak korupsi, suap, pungli, dan gratifikasi.

 

Penulis, Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat.