Gotong royong merupakan amalan nilai-nilai Pancasila point 3 yang perlu dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena negara ini pun terbentuk dari gema Persatuan Indonesia. Pepatah bilang ...
"Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing"
Pada pepatah kuno ini, tersirat pesan bahwa hidup ini harus saling bantu membantu antar sesama. Prinsip ini telah diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun.
Sahabat readers, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu nasional yang mencuat ke publik, salah satunya yang sedang ramai dibincangkan pada pekan ini adalah soal Tapera. Isu ini sendiri berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang memang bertujuan untuk kepentingan kesejahteran masyarakat di bidang papan.
Hanya saja, sangat disayangkan kebijakan tapera tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat karena dianggap sebagai kebijakan yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Lantaran dari kebijakan tapera masyarakat harus merogoh kantong sendiri jika ikut serta mendukung berjalannya kebijakan tapera.
Sahabat readers, sebelum penulis melanjutkan ocehan lebih panjang, terlebih dahulu penulis akan spil tentang apa itu tapera. Agar sahabat readers yang hendak nimbrung komentar tahu terlebih dahulu soal tapera.
Sedekat yang penulis tahu, tapera adalah kepanjangan dari Tabungan Perumahan Rakyat yang sudah diatur oleh undang-undang nomor 4 Tahun 2016. Dan telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2024 tantang atas perubahan peraturan pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2020.
Melalui dasar hukum inilah, pemerintah dengan sportif memberlakukan kebijakan tapera kepada semua pekerja, meski pada kebijakan ini kita sadari bahwa akan ada pengeluaran lebih dari kantong pribadi di saat diterimanya gaji bulanan oleh para pekerja.
Terkait perbincangan isu tapera ini, penulis sendiri akan memulainya dari pertanyaan sederhana. Tapera, Solusi atau Kolusi?
Pada pertanyaan penulis di atas, mungkin bisa menjadi jawaban yang bisa mewakili para sahabat readers soal kegalauan atau kegelisahan tentang kebijakan tapera yang akan diberlakukan pemerintah. Â
