Hampir selama sepekan ini, Indonesia diramaikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang sedang demonstrasi dengan tujuan untuk menyodorkan aspirasi rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang penolakan beberapa poin-poin Revisi Undang-Undang (RUU) yang dianggap ngawur dan tidak demokratis.
Aksi demonstrasi ini memang sudah dipatenkan sejak Senin, 23 September 2019 oleh para mahasiswa se-Indonesia. Namun, hingga sampai hari ini aksi tersebut belum juga selesai karena belum adanya respon positif dari pihak anggota DPR.
Berikut ini saya kutip tujuh tuntutan yang disodorkan rekan-rekan mahasiswa dalam demonstrasinya.
1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP
2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia
4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja
5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria
6.Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor
Dari tujuh tuntutan di atas merupakan tujuan murni mahasiswa bahwa tindakan aksi yang mereka lakukan tak lain hanyalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Sebagai mahasiswa yang kritis, tentu saya pribadi sangat antusias dan mengapresiasi penuh tentang jalannya kelancaran aksi damai tersebut. Sebab, buat saya selain mahasiswa sebagai agen perubahan (Agent of change) bagi bangsa dan negara mahasiswa juga merupakan benteng pengontrol jalannya pemerintahan yang adil dan transparan bagi masyarakat.
Di tengah riuhnya perjalanan aksi terpuji ini, ternyata ada beberapa kelompok yang menunggangi kegiatannya untuk kepentingan kekuasaan politik. Sehingga keramaian aksi tersebut berujung pada kekerasan dan kerusakan.
Selain itu, ada juga salah satu anggota legislatif Sumbar bernama Hidayat yang terang-terangan melakukan provokasi kepada mahasiswa untuk turunkan Jokowi. Namun, rekan-rekan mahasiswa yang diwakili oleh Alfi Andri tak terpengaruh dengan provokasinya yang bodoh itu.
Meskipun demikian, para penunggang aksi mahasiswa berhasil menggiring opini kepada publik. Sehingga publik menuding bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bukanlah semata hanya untuk gugatan RUU saja, melainkan juga untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya.
Wah kejam, bukan!
Tudingan publik yang sempat mencuat diberitakan langsung mendapatkan respon dan diklarifikasi dari Ketua BEM Trisakti Dino Ardiansyah.
"Itu sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa". Ujar Dinno Ardiansyah, dilansir dari kaskus.co.id, Rabu (25/9/2019).
Ia juga sempat menjelaskan bahwa demo mahasiswa Universitas Trisakti begitu juga mahasiswa dari universitas lainnya pada Selasa (24/9) kemarin bukanlah bertujuan melengserkan Jokowi, melainkan fokus menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial, serta menolak UU KPK yang kadung disahkan itu.
Pada dasarnya sudah cukup jelas aksi mahasiswa memang murni diangkat dari masalah RUU namun hanya saja ada beberapa kelompok yang ikut berpartisipasi dengan berbagai kepentingan.
Dari itu, dengan apa yang saya utarakan minimal publik bisa tahu bahwa memang aksi mahasiswa hanyalah untuk kepentingan rakyat semata. Dan saya berharap pihak aparat mampu segera mengamankan para penunggang dan provokator yang sedang mengerumuni aksi tersebut.
Untuk itu, mari kita do'akan rekan-rekan mahasiswa yang sedang berjuang. Mudah-mudahan dalam perjuangannya, mereka selalu dinaungi oleh keselamatan dan berhasil meraih apa yang dicita-citakan.
Sumber: Jogja.suara.com
