Tak Bisa Turunkan Harga Tiket, Garuda Indonesia Malah Tambah Peraturan Baru

Dalam hal ini transportasi merupakan kebutuhan pokok dalam beraktivitas mereka sehari-hari. Tentu saja, harapan mereka pemerintah mampu memberikan fasilitas yang memadai, tidak memberikan peraturan yang berbelit-belit, dan harganya pun dapat terjangkau. Sehingga aktivitas mereka merasa terbantu dalam kelancarannya.

Saat ini, khususnya transportasi udara milik negara (Garuda Indonesia) sudah masuk dalam kategori transportasi termahal dari swasta. Apa sebabnya hal itu bisa terjadi? Bukankah Perusahan yang berbasis BUMN itu dikelola oleh negara untuk bisa dinikmati oleh rakyat. Sungguh amat prihatin sekali jika fasilitas BUMN hanya bisa dinikmati oleh kalangan orang berkelas elit.

Jika mengacu pada nawacita Presiden Jokowi tentang pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang melesat jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu semata-mata untuk dinikmati oleh rakyat tanpa membeda-bedakannya.

Harusnya, para menteri khususnya menteri perhubungan mampu membantu dan mendorong nawacita Presiden Jokowi yang ingin memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi rakyat. Terutama dalam hal kemudahan dan kesejahteraan transportasi udara yang saat ini masih dianggap menyusahkan rakyat.

Kita ketahui juga bahwa kinerja menteri sebagai ujung tombak untuk keberhasilan dari semua apa yang akan digagas oleh Presiden.

Apabila para menteri tidak proaktif tentang masalah rakyat lalu semua keberhasilan program pembangunan Presiden siapa yang akan menikmati. Jangan sampai semua apa yang telah Jokowi bangun menjadi sia-sia di mata rakyat.

Untuk itu, agar semuanya tidak ada yang sia-sia. Maka pemerintah harus berlaku objektif pada setiap kebijakan yang akan dikeluarkan terutama dalam hal peraturan. 

Harapan saya kepada pihak maskapai Garuda Indonesia selain mampu memberikan pelayanan yang baik. Mereka juga tidak memberlakukan peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat dan semoga harga tiket yang diterbitkan pun menjadi harga yang terjangkau.