Dalam hal ini persaingan lembaga pendidikan (Sekolah) antara negeri dan swasta akan lebih  didominasi oleh swasta, hingga dengan demikian sistem zonasi tak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Harusnya, sebelum pemerintah (Kemendikbud) memberlakukan sistem zonasi dengan tujuan untuk meratakan pendidikan atau menghilangkan kasta pada sekolah-sekolah negeri, pastikan terlebih dahulu sekolah negeri mampu memberikan kuota yang cukup di setiap zonasi, terutama di daerah pinggiran, dan paling tidak berlakukan pula subsidi untuk sekolah swasta agar siswa/siswi yang melanjutkan ke swasta mendapatkan hak yang sama.
Jadi, jika dua hal tersebut belum terpenuhi oleh pemerintah. Maka dipastikan kebijakan sistem zonasi ini tidak berpihak pada rakyat pinggiran. Sehingga akan berdampak negatif seperti terjadinya penurunan motivasi belajar dan banyaknya orang yang putus sekolah di kalangan masyarakat.
Sebetulnya, diterapkannya sistem zonasi ini tak semuanya berdampak buruk pada masyarakat, Misalnya di daerah perkotaan yang sudah memiliki sekolah yang telah memadai baik dari kualitas mau pun kuantitas. Sebut saja Jakarta.
Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang tidak keberatan dalam menerima penerapan kebijakan sistem zonasi ini, karena Jakarta memiliki sekolah negeri yang berdaya tampung lebih tinggi untuk masyarakat.Â
Dilhat dari suasananya yang tak kontroversial, kebanyakan dari masyarakat Jakarta malah mengapresiasi tentang kebijakan tersebut dan dianggap telah memudahkan mereka untuk melanjutkan sekolah di tempat terdekat dari tempat tinggalnya.
Harapanya, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali tentang kebijakan sistem zonasi ini yang dianggap tak semuanya masyarakat menerima, khususnya masyarakat daerah pinggiran. Agar semua kebijakan pemerintah yang bertujuan baik untuk masyarakat dapat tercapai tanpa adanya keberpihakan atau pun diskriminasi (perbedaan perlakuan).
