Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar merupakan permasalahan yang kompleks dan mempunyai banyak aspek. Kesulitan dalam menangani praktik ini tidak hanya berasal dari celah hukum tetapi juga dari pengaruh signifikan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dengan reformasi yang tepat, kerja sama internasional, dan tekanan moral dari masyarakat, mencapai keadilan pajak bukanlah suatu tujuan yang mustahil.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, Apakah kita sebagai masyarakat bersedia memperjuangkan sistem yang lebih adil, atau akankah kita membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut? Pilihan ada di tangan kita.
Struktur Birokrasi yang Kompleks dan Rentan
Salah satu penyebab utama terjadinya korupsi di bidang perpajakan adalah rumitnya struktur birokrasi itu sendiri. Proses administrasinya yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, aparat pajak memiliki kewenangan yang cukup besar, mulai dari penghitungan kewajiban perpajakan hingga pemberian denda atau insentif. Jabatan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, ketidakjelasan peraturan juga memperparah keadaan. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih menciptakan wilayah abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh individu. Hal ini membuat pengawasan menjadi sulit, padahal teknologi mulai diterapkan untuk mendigitalkan sistem perpajakan.
Budaya Korupsi yang Mengakar
Korupsi di bidang perpajakan erat kaitannya dengan budaya korupsi yang lebih luas di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pihak yang menawarkan suap yakin bahwa mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan dengan memberikan "uang pelicin" dibandingkan dengan mematuhi peraturan. Sebaliknya, mereka yang menerima suap sering kali memandang praktik tersebut sebagai hal yang normal dan "apa adanya". Kombinasi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Budaya korupsi ini juga sering dikaitkan dengan relatif rendahnya gaji pegawai pajak dibandingkan dengan besarnya tanggung jawab yang diembannya. Ketidakseimbangan ini menggoda banyak karyawan untuk mencari "penghasilan tambahan" melalui cara-cara yang tidak etis. Meski pemerintah telah menaikkan gaji di sektor tertentu, tampaknya upaya tersebut belum cukup untuk memberantas praktik korupsi.
Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah
Meskipun berbagai badan pengatur telah dibentuk, namun pengawasan di bidang perpajakan seringkali dianggap tidak efektif. Seringkali kasus korupsi baru terungkap setelah bertahun-tahun dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, penegakan hukum terhadap oknum koruptor seringkali dianggap hanya memberikan efek jera yang kecil, apalagi jika hukuman yang dijatuhkan relatif ringan.
