Pajak yang tinggi selalu menjadi topik kontroversial, terutama ketika dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. Tahun 2025 menjadi momen penting dalam sejarah perekonomian Indonesia, dengan kebijakan fiskal yang ambisius, namun nampaknya masih jauh dari harapan banyak orang. Mengapa pajak yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup justru menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu?
Pajak: Instrumen Vital atau Beban Berat?
Pajak merupakan pilar fundamental pembiayaan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, mendanai pendidikan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, banyak orang sering merasa bahwa kontribusi mereka yang signifikan melalui pajak tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima.
Pada tahun 2025, dengan meningkatnya inflasi dan ketidakpastian tekanan perekonomian global, daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Pajak yang tinggi terhadap barang-barang penting dan sektor vital menambah beban kehidupan sehari-hari. Ironisnya, banyak masyarakat yang merasa kesejahteraannya belum meningkat secara signifikan, padahal kontribusi pajak terus meningkat.
Ketimpangan Distribusi Manfaat
Salah satu akar permasalahannya adalah ketimpangan distribusi manfaat. Banyak daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan, sementara pusat kota masih mempunyai fasilitas yang jauh lebih maju. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Di sisi lain, pengalokasian dana pajak kerap mendapat perhatian. Apakah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang efektif? Kasus korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak efisien hanya memperkuat persepsi negatif terhadap kebijakan perpajakan. Ketika masyarakat dihadapkan pada pajak yang tinggi, mereka memperkirakan akan melihat dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka, seperti peningkatan akses terhadap layanan publik atau subsidi yang memadai untuk kebutuhan-kebutuhan penting.
Tantangan dalam Mengubah Sistem Pajak
Meskipun pajak idealnya merupakan sebuah solusi, mengubah sistem perpajakan merupakan sebuah tantangan. Pada tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga pendapatan negara dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Mengingat tekanan ekonomi global dan kebutuhan untuk membiayai utang negara, pengurangan pajak mungkin tampak tidak realistis. Namun di sisi lain, tanpa reformasi yang signifikan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terus menurun. Sistem perpajakan yang lebih transparan, adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat telah menjadi agenda yang mendesak.
