Mohon tunggu...
Mh Firdaus
Mh Firdaus Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Penulis dan Traveler amatir. Menggali pengetahuan dari pengalaman terus membaginya agar bermanfaat bagi banyak khalayak..

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Data GEDSI, Cerminkan Keanekaragaman Indonesia

17 Januari 2023   11:39 Diperbarui: 17 Januari 2023   11:48 741
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Semua kelompok masyarakat terliba di pendataan model PRA perspektif GEDSI di desa Sesait, Lombok (dok.pribadi)

"Pendataan dengan PRA (participatory rural assessment), kegiatan pertama saya. Sebelumnya, saya tidak mengikuti kegiatan apa pun. Saya bangga, percaya diri, bebas berpendapat, serta keberanianku tumbuh. PRA penting, dengannya saya mengetahui kondisi desa dan tingginya jumlah disabilitas, yang tak tersentuh pendidikan. Saya bisa duduk setara dengan masyarakat lain. Data yang tergali mencerminkan semua kelompok, terutama perempuan disabilitas akar rumput yang memiliki kebutuhan berbeda", ungkap Ibu Nurahidayati berkaca-kaca.

Tak terbayang sebelumnya, Ibu Nurhidayati (penyandang disabilitas), warga desa Kesamben Kulon, kab. Gresik, Jawa Timur, duduk diantara perwakilan desa di forum penggalian data sebagai bahan penyusunan program pembangunan. Selama ini, ia dan kelompok rentan lain belum menjadi bagian pendataan.    

Penggalian data dengan metode PRA (participatory rural appraisal) berperspektif GEDSI (kesetaraan gender dan inklusi social) disingkat "data GEDSI", mewadahi terwujudnya data inklusif mewakili semua dimensi masyarakat. Pendataan juga berkontribusi membangun kesadaran gender dan inklusif, menghapus diskriminasi antar peserta, dan mengawal kepentingan semua pihak serta memastikan tindakan khusus bagi kelompok marginal.

Sepanjang April -- Oktober 2022, Institut KAPAL Perempuan bekerjasama dengan 8 mitra, didukung Program INKLUSI-DFAT, menggali data GEDSI menggunakan PRA di 9 desa, 10 kabupaten/kota dan 9 provinsi. 

Kelompok masyarakat terdiri; lansia, remaja, petani, nelayan, mantan buruh migran, pelaku usaha, bidan, guru, kelompok waria, perangkat desa, pendamping desa, BPD (Badan Perwakilan Desa), Bumdes, perempuan miskin, disabilitas dan kelompok marjinal, aktif berbagi pengalaman dan pengetahuan di sana. Alat penggaliannya meliputi; aktivitas harian, ranking sosial-ekonomi dan peta desa. Penggalian diperkuat dengan studi dokumen dan wawancara mendalam.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembanbunan Nasional), Kementrian (PP dan PA, Desa dan daerah tertinggal, dan Dalam Negri), secretariat nasional TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan aktifis perlindungan social, mengapresiasi pendataan pada "Seminar dan Dialog Kontribusi Data Participaty Rural Appraisal (PRA) Terhadap Peningkatan Akses Perempuan Akar Rumput, Disabilitas dan Kelompok Marjinal", Kamis, 29 Desember 2022 secara on line. 

Seminar data GEDSI secara on line mendapat apresiasi kementrian/lembaga dan pengamat sosial (dok. prinadi)
Seminar data GEDSI secara on line mendapat apresiasi kementrian/lembaga dan pengamat sosial (dok. prinadi)

Data GEDSI yang tersaji di seminar menggambarkan kompleksitas kondisi Indonesia. Seolah ia bercerita potret Indonesia yang terdiri berbagai suku, budaya dan kepulauan membutuhkan aneka strategi dan program. Kisah NR, contoh kompleksitas data di wilayah kepulauan.

NR (bukan nama asli) perempuan dissabilitas peserta PRA di pulau kab. Pulau Morotai, Maluku Utara. Ia disabilitas fisik dan korban perkosaan saat usianya 16 tahun hingga hamil, sehingga dikawinkan. NR mengalami siksa batin karena menjalani perkawinan dengan pemerkosa selama 2 tahun. Tragisnya, suami berselingkuh dan melakukan KDRT kepadanya hingga bercerai tanpa surat resmi. 

Kini ia merantau ke kab. Morotai dan menikah lagi meski suaminya meninggal dunia kemudian. Usianya menginjak 40 tahun dengan status perempuan kepala keluarga bersama anak, tiga saudara perempuan dissabilitas fisik, dua orang tua dan tiga saudara tak beridentitas hukum. Ia dan keluarga tak menerima bansos karena tidak terdaftar di data penduduk miskin (sumber; Institut KAPAL Perempuan; 2022).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun