Benarkah PSSI/FIFA Butuh Pemerintah?

Yakinlah brader, mengharapkan PSSI/FIFA dan Imam Nahrawi (Kemenpora) bersinergi sebelum Kongres FIFA Februari tahun depan, kalau kata Linking Park Holding on to what I Haven't got. Yang artinya, berpegangan pada apa yang tidak dimiliki, sederhananya Berhayal. Tapi bukan berarti hayalan tidak bisa menjadi kenyataan, itulah yang didorong sejak pertama kali Kemenpora membekukan aktifitas PSSI setahun lalu yang sekarang sudah jadi isu yang basi.

Tapi juga harus realistis, Itu (sinergi) juga bisa terjadi jika Februari nanti Kongres FIFA sesuai dengan apa yang diinginkan Menpora. Jika tidak, konflik otomatis akan lebih lama lagi, sebab akan ada lagi lobi-lobi dari Menpora. Jangan terlalu yakin Kongres FIFA akan sesuai keinginan Menpora, karena memang yang dituntut justru bertentangan dengan aturan FIFA itu sendiri. Nah, bagaimana jika konflik ini tidak selesai setidaknya hingga bulan April tahun depan? Pastinya akan banyak yang akan di korban, dan tidak perlu disebut lagi satu per satu,  yang paling dekat itu Piala Suzuki ditahun 2016 nanti.

Salah satu upaya mendorong Menpora dan PSSI bersinergi secepatnya adalah, bicara blak-balakan sesuai kenyataan bukan menjerumuskan salah satu pihak yang berseteru agar salah mengambil langkah. Salah satunya, dengan menganalisa peran antara PSSI/FIFA dan Kemenpora, dalam hal ini Pemerintah dalam negeri Indonesia. Sebagian menganggap jika saat ini negara tidak butuh PSSI/FIFA. Sebaliknya, sebagian lagi menganggap justru PSSI/FIFA (Federasi) tidak butuh Pemerintah (dalam negeri setempat), dan Penulis setuju dengan yang ini jika kata sepakat urung bisa didapat. Setuju dalam artian peran keduanya, bukan karena memihak salah satunya.

Selaku Pemimpin (Pemerintah) dalam sebuah negara yang berdaulat, wajib memberi kenyamanan dan kebahagiaan, dalam hal ini memberi hiburan bagi rakyatnya. Nah,  sekarang apa yang diberi Pemerintah bagi rakyatnya dalam hal sepakbola? Jangan dulu bicara prestasi, sebab akan jadi bias. Bagaimana dengan fasilitas negara yang justru malah disewakan untuk sepakbola bukan diberi secara sukarela, bukankah harusnya diperuntukkan buat kemaslahatan rakyat, dan bukankah sepakbola juga disebut sebagai hiburan rakyat?

Tanpa maksud merendahkan Pemerintah dalam negeri Indonesia, yang selama ini berhubungan dengan pihak lain dan anggota FIFA lainnya dalam hal sepakbola adalah PSSI, bukan Kemenpora. Selain itu, Kemenpora juga tidak akan mampu mengirim Timnas maupun Klub berhubungan dengan negara lain tanpa campur tangan PSSI, sekalipun Pemerintah merasa sangat berkuasa di negeri ini.

Yang perlu diingat adalah, jauh sebelum Sepp Blatter yang disebut-sebut sebagai mafia berkuasa, federasi sepakbola sebuah negara itu sudah bersifat Mandiri/Independen, dan jangan dipisahkan antara PSSI dan FIFA sebab keduanya saling berkaitan. Jadi, berapa persenkah peluang Pemerintah setelah Kongres FIFA nanti? Nah jika sudah demikian, bukankah baiknya PSSI dan Pemerintah secepatnya berdamai, jangan kebanyakan berhayal lagi apalagi kemungkinannya sangat kecil.

Selanjutnya, apa mungkin PSSI bisa mereformasi dirinya sendiri? Jawabannya bisa, apalagi dengan melibatkan Pemerintah maupun FIFA. Selain itu bukankah dulu PSSI juga pernah mereformasi dirinya dengan melibatkan FIFA melalu Komite Normalisasi yang di ketuai Agum Gumelar, dan berhasil? Sayangnya, tidak bertahan lama, karena ternyata rezim baru di negeri ini tidak puas, dan kabarnya malah menjustifikasi PSSI dengan kasus yang dihubung-hubungkan dengan isu lama yang sudah basi.