Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) mulai dikenal masyarakat umum dan menjadi sorotan penting dalam perjalanan pengadilan konstitusi di Indonesia melalui sengketa hasil pemilu. Â MK telah memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia. Keputusan MK ini telah membantu menjaga integritas dan legitimasi pemilu, serta menunjukkan pentingnya pengadilan konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan politik. Ini menjadi bukti bahwa pengadilan sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia begitu penting bagi negara kita yang mengalami transformasi menuju negara konstitusi demokratis? Dari perspektif politik, Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam mempercepat proses demokratisasi di Indonesia dengan menghapus sistem otoriter dari masa lalu. Sistem hukum, yang sebelumnya beroperasi di luar kendali konstitusi, sekarang sedang direformasi secara bertahap. Bermula dari masa kepresidenan kedua Soeharto, yang dapat menjabat hingga 32 tahun. Penyebabnya adalah kurangnya ketentuan yang jelas mengenai periode jabatan presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada saat itu. Pasal 7 UUD 1945 memungkinkan presiden dan wakil presiden untuk dipilih kembali tanpa batasan waktu yang jelas. Isi Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dapat kita lihat Konsistensi Mahkamah Konstitusi terlihat dari putusan para Hakim Konstitusi terkait permohonan uji materi tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menunjukkan tekad MK dalam mempertahankan semangat reformasi konstitusional, yang salah satunya berfokus pada pembatasan kekuasaan. Putusan MK tersebut memiliki signifikansi yang besar bagi sistem pemerintahan presidensial yang telah ditetapkan oleh konstitusi serta memahami tujuan dan maksud asli dari para pembuat konstitusi saat menyusun dokumen konstitusi tersebut.
Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa keistimewaan dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan besar dalam hal transparansi. Seperti putusan-putusannya segera dapat diakses di website www.mkri.id. Tidak hanya putusan, tetapi juga case tracking system dapat ditemukan disana menggunakan bilinguial dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta beranda informatifnya termasuk bagian tanya jawab, kirim surat, tanya jawab, whistleblowing, hubungi MK dan media sosial.
Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat memanfaatkannya secara efektif. Terutama bagi organisasi masyarakat sipil, Mahkamah Konstitusi telah menjadi sarana baru untuk mendorong tujuan mereka dan menyuarakan keresahan nya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bukan hanya berperan sebagai tempat untuk menyampaikan kekecewaan terhadap sebuah perubahan atau perubahan yang tidak sesuai, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses reformasi hukum, sehingga memperkuat elemen-elemen demokratis dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Memiliki konstitusi yang menjamin sistem politik demokratis, prinsip supremasi hukum, pemisahan kekuasaan termasuk keberadaan kehakiman yang independen, dan  hak asasi manusia sungguh-sungguh menginginkan masyarakat di mana hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi menjadi kenyataan. Karena itu, tuntutan rakyat mulai berpusat pada penciptaan sistem baru untuk yurisdiksi konstitusional. Yurisdiksi konstitusional memungkinkan lembaga peradilan konstitusi untuk memeriksa apakah tindakan pemerintah atau undang-undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut.
Dengan memiliki yurisdiksi konstitusional, lembaga peradilan konstitusi dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi, serta melindungi hak-hak individu dan kebebasan warga negara. Yurisdiksi konstitusional juga memberikan kesempatan bagi warga negara atau pihak-pihak yang merasa hak-haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan konstitusi agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Karena yurisdiksi konstitusional merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan mendukung prinsip pemisahan kekuasaan (checks and balances)Â dalam sebuah negara demokrasi.
Salah satu peran penting yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem hukum berdasarkan prinsip rechtsstaat demokratis atau negara konstitusional adalah melindungi hak asasi manusia individu dari campur tangan negara. Untuk mencapainya, mahkamah konstitusi memiliki dua mekanisme utama, yaitu pengajuan keluhan konstitusional yang memungkinkan warga negara untuk langsung mengajukan permohonan ke mahkamah jika merasa hak-hak mereka dilanggar, dan fungsi peninjauan yuridis yang memungkinkan individu untuk mengajukan petisi yang sesuai.
Mahkamah konstitusi juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan mereka atas kurangnya perubahan yang nyata atau yang dirasakan, dan pada saat yang sama membantu menjaga perdamaian sosial. Fungsi-fungsi seperti ini tidak dapat dianggap mudah.
Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang berbasis demokrasi dan hukum. Superbody adalah istilah yang mengacu pada badan atau lembaga yang memiliki kekuatan atau otoritas yang sangat besar dalam sistem atau struktur pemerintahan. Secara umum, lembaga "superbody" memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam hal tertentu.Peran Mahkamah Konstitusi mencakup beberapa aspek krusial untuk menjaga kekuatan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Salah satu peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjadi pengawal dan pelindung konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, dan tindakan pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ditemukan ada ketidaksesuaian, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan atau menguji ulang validitas hukum suatu peraturan atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau atas permintaan lembaga tertentu, seperti lembaga legislatif atau pemerintah. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, hak-hak politik, dan hak-hak sosial lainnya serta melindungi kelompok yang rentan atau minoritas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau mayoritas hal tersebut termasuk memaknai peradaban konstitusi.
Peradaban konstitusi merupakan hasil dari proses pembangunan dan evolusi masyarakat, bukan sesuatu yang tetap. Membangun peradaban konstitusi melibatkan partisipasi dan komitmen dari seluruh anggota masyarakat serta keterlibatan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab. Dengan mengakui dan menghargai nilai-nilai konstitusional, masyarakat dapat menciptakan sistem pemerintahan yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi semua.
