Padahal, LBP panggilan akrab Luhut Binsar Pandjaitan, selalu menekankan, betapa krusialnya mengutamakan kepentingan masyarakat Papua, dan kemudian menjadi rujukan bagi Presiden Jokowi dan LBP, yang secara konsisten sejak awal masukan kami, mentaati UU. Secara pribadi, sejak menjabat Kepala Staf Kepresidenan, saya kerap berkonsultasi juga meminta pandangan LBP soal PT FI. Beliau selalu merespons dengan menegaskan, "Kepentingan bangsa Indonesia, terlebih kepentingan rakyat papua harus diutamakan."
Suatu ketika saya pernah menanyakan, "Apakah Pak Luhut berniat membeli saham Freeport?" LBP manjawab, "Tidak punya interest apapun." Sehingga sangat mengherankan, ketika nama LBP dimunculkan berkali-kali dalam pertemuan antara Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin dan Pengusaha Mohammad Reza Chalid alias MRC. Bahkan seolah-olah LBP ikut bermain dalam isu perpanjangan KK PT Freeprt Indonesia.
Bocara PT Freeport Indonesia, terkadang bagaikan dongeng 1001 Malam. Terlalu banyak kepentingan, melibatkan orang-orang penting republik. Di sana juga terlalu banyak permainan yang terkadang tak terjangkau akal sehat orang awam. Namun satu hal ingin saya sampaikan, perlunya semua pihak mewaspadai isu Freeport yang kini memanas.
Saya mengetahui adanya kekuatan-kekuatan besar yang ingin mengambil peran dengan segala kepentingannya, terutama menjelang habisnya masa Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tahun 2021 mendatang. Saya juga bisa memahami, ada apa di balik manuver Menteri ESDM melaporkan pertemuan kontroversian yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR. Dengan gamblang dan terang benderang kita bisa melihat pertentangan dan konflik kepentingan yang begitu tajam di antara beberapa pemimpin republik.
Sebagai anak bangsa, tentu saya punya tanggungjawab untuk mengingatkan adanya politik adu domba yang sedang dilancarkan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ini haruslah diwaspadai. Nah, ketika ada pemimpin yang ingin memanfaatkan perpanjangan KK PT FI untuk menangguk keuntungan pribadi maupun kelompoknya, maka saya pastikan hal tersebut bertentangan dengan keinginan dan kebijakan Presiden Jokowi. Pun keinginan dan niatan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Akhirulkalam, semua rakyat dan komponen Bangsa Indonesia, bisa mencermati dengan seksama perkembangan isu maupun pemberitaan terkait  Freeport Indonesia 8 bulan terakhir, guna menemukan jawaban atas sejumlah pertanyaan, "Siapakah pejabat yang paling ngebet ingin memperpanjang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Lalu siapa saja yang terus berteriak dan bermanuver ingin melakukan perubahan atas UU Minerba No. 4/ 2009, agar perpanjangan KK PT FI terealisasi?"
Waspada, merupakan kata tepat bagi kita menyikapi isu perpanjangan KK PT Freeport Indonesia. Karena kenyataannya, ada maling teriak maling dan mafia teriak mafia, saling berebut limpahan emas di tengah penderitaan rakyat Papua, sebagai pewaris kekayaan tanah leluhur mereka.*
*BANGUN MANURUNG |Â Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Papua.
