Sekolah Swasta, Hidup Segan Mati Tak Mau

Dua atau Tiga tahun lalu dengan adanya kebijakan Pemerintah  tentang  BPJS beberapa Apotek Rakyat gulung tikar. Masyarakat  tak  lagi membeli obat di apotek karena sudah dapat diperoleh di tempat berobat tersebut, maka tak heran jika satu persatu apotek mulai tutup.

Di sektor pendidikan  sekolah swasta rupanya akan mengalami hal yang serupa jika  Pemerintah masih menerapkan  beberapa jalur untuk masuk ke sekolah negeri  seperti   yang   sudah diterapkan tahun lalu. Dengan adanya beberapa sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) terutama di DKI Jakarta menjadi "ancaman" bagi kelangsungan hidup sekolah swasta.

Tahun lalu ada 7 jalur untuk masuk ke sekolah negeri yaitu 

1. Jalur inklusi

2. Jalur Afirmasi

3. Jalur Prestasi

4. Jalur perpindahan tugas

5. Jalur zonasi

6. Jalur non zonasi

7. Jalur Luar DKI

wow....mempermudah masyarakat untuk berlomba-lomba masuk ke sekolah negeri yang sudah pasti gratis, tak perlu mengeluarkan uang malah untuk beberapa siswa mendapat bantuan KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang beberapa tahun lalu sangat mudah untuk mendapatkannya. Sudah pasti Sekolah negeri tak perlu mencari siswa karena siswa datang sendiri, tak perlu mencari dana karena pemerintah siap menggelontorkannya.

Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang susah payah mencari siswa, belum lagi harus mengelola dana yang sudah pasti pas-pasan. Untuk tahun pelajaran yang akan datang saja beberapa sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dari sekarang, karena dengan adanya sistem penerimaan di atas tak sedikit juga sekolah swasta yang jumlah siswanya susut atau malah ada beberapa sekolah yang tutup.

Tidak hanya jalur penerimaan di atas "ancaman" berikutnya adalah dengan berdirinya sekolah-sekolah baru (negeri) untuk tahun pelajaran yang sekarang sedang berjalan di DKI Jakarta saja sudah membuka 10 SMK Negeri baru, yang gedungnya sedang dalam proses pembangunan. Maka untuk tahun depan bisa dipastikan beberapa SMK juga bakal gulung tikar, apalagi bagi sekolah yang masih menarik uang masuk atau SPP tinggi walaupun sekolah tersebut berkualitas.

Sebagai salah satu pendidik di  SMK  swasta yang sudah berdiri puluhan tahun dan memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pemerintah dalam mengurangi penganguran rasanya miris dengan kebijakan pemerintah saat ini. Bisa dibayangkan jika satu sekolah saja yang tutup berapa orang guru yang kehilangan mata pencaharian yang sudah pasti dirumahkan tanpa mendapat pesangon.

Nungkin hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah untuk memikirkan   banyaknya sekolah yang tutup atau nyaris tutup, bukannya malah yang menjadi prioritas  menghilangkan UN untuk tahun depan dan mengganti dengan uji lain, justru  UN bagi kami pendidik merupakan salah satu tolok ukur yang paling objektif dalam mengukur kualitas sebuah sekolah.

Jadi perlu dicari cara lain oleh  pemerintah agar dapat memberi perlakuan yang adil bagi sekolah   negeri maupun swasta, yang  selama ini sekolah swasta sudah banyak memberikan konstribusi bagi pendidikan di Indonesia.