Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pengangguran merupakan masalah yang masih terjadi di semua negara, bahkan negara maju sekali pun. Indonesia sebagai negara berkembang tentu masih dihantui dengan masalah pengangguran yang tak kunjung usai. 

Pengangguran bisa disebabkan oleh beberapa hal, cotntohnya seperti jumlah lapangan kerja yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, ketidaksesuaian kemampuan dari pencari kerja dengan yang dibutuhkan perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, wilayah tinggal dari pencari kerja yang memiliki sedikit lapangan kerja dan lowongan kerja, dan juga kemiskinan yang bisa menyebabkan pencari kerja tidak mendapat pendidikan dan asupan gizi yang baik.

Dari data-data yang telah disebutkan, perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2021 memang bertumbuh, tetapi pertumbuhan tersebut bukan merupakan pertumbuhan inklusif yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran Indonesia yang masih tinggi. 

Menurut data dari statistik pendidikan tinggi Indonesia, tiap tahunnya Indonesia melahirkan 1,7 juta sarjana baru. Namun, tidak semua lulusan tersebut memiliki skill dan kemampuan yang dicari dan dibutuhkan pasar tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. 

Hal yang disebut kesenjangan keterampilan atau skill gap menjadi permasalahan utama dari lulusan-lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, menilik dari data BPS tahun 2021, lulusan SMK juga turut mendominasi banyaknya pengangguran di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus dijadikan tujuan negara Indonesia dalam menghadapi pemulihan perekonomian setelah kasus Covid-19 mulai mereda agar setiap lapisan masyarakat turut merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Peningkatan lapangan kerja sangat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Sejauh ini, program pemerintah seperti Kartu Prakerja dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) sudah bagus, tetapi belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena masih kurang tepatnya penggunaan Kartu Prakerja oleh masyarakat. 

Uang yang didapat dari Kartu Prakerja terkadang disalahgunakan oleh penerimanya, insentif sebesar 2,4 juta yang diterima bertahap dalam 4 bulan tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhannya dalam mencari kerja walau memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat memang salah satu tujuan dari Kartu Prakerja, tetapi sebaiknya dalam penggunaan Kartu Prakerja, masyarakat harus lebih bijak agar mereka dapat menerima dampak positif jangka panjang dari Kartu Prakerja. 

Bahkan, kartu prakerja dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan pribadi, joki Kartu Prakerja adalah salah satunya.

Program Desmigratif pemerintah telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyejahterakan dan melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Namun, peningkatan fokus terhadap program desmigratif diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dapat tercapai. 

Pembentukan lembaga-lembaga yang bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya perlu dimasifkan. Utamanya pada pemanfaatan pendapatan dari hasil pekerja migran tersebut yang efektif dan berguna bagi jangka panjang.