Pakar lain juga menyuarakan untuk menekankan pentingnya transparansi dalam proses implementasi, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan ini berjalan secara adil dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh peningkatan penerimaan negara, tetapi juga oleh kemampuannya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.
Untuk menghadapi kebijakan PPN baru ini, konsumen dapat memprioritaskan pengeluaran mereka pada kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN, seperti beras, daging ayam, dan gula pasir. Selain itu, mereka disarankan untuk mengurangi pembelian barang-barang premium jika tidak mendesak. Sementara itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan pajak mereka telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Edukasi kepada konsumen juga penting agar mereka memahami alasan di balik kenaikan harga barang tertentu. Dengan langkah-langkah ini, konsumen dan pelaku usaha dapat lebih siap beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
Kebijakan baru PPN 12 persen adalah langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki struktur perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang jika dilakukan dengan pengawasan yang baik. Harapannya, masyarakat dan pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perubahan ini, sementara pemerintah terus memastikan kebijakan ini berjalan adil dan efektif. Mari menyambut tahun baru dengan optimisme dan kesiapan untuk beradaptasi dengan PPN baru.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H