Soft Power Indonesia dalam Penanganan COvid-19

SOFT POWER INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

Ditulis oleh Ayatullah Maududi -Mahasiswa Universitas Siber Asia

Soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menggunaan penekanan atau pemaksaan seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya.

Dalam menangani pandemi covid-19, diplomasi Indonesia menjadi salah satu kunci untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi ini, baik diplomasi secara bilateral maupun secara multilateral.baik dengan Negara Negara lain maupun dengan perusahaan perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin covid-19

Soft power menjadi pilihan Indonesia untuk melakukan diplomasi guna mengatasi pandemi ini, secara garis besar soft power yang digunakan Indonesia dapat di kategorikan menjadi 2, yaitu soft power untuk mendapatkan vaksin dari entitas di luar Negara Indonesia dan soft power untuk berperan aktif membantu mengatasi pandemic covid-19 secara global dengan mengkampanyekan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

• SOFT POWER UNTUK MENDAPATKAN VAKSIN

Diplomasi kesehatan, yakni diplomasi vaksin dilakukan secara soft power, harus menjadi dan telah menjadi salah satu bagian prioritas diplomasi Indonesia saat ini. Data saat ini menyebutkan bahwa sebanyak 67 Juta vaksin sudah tiba di Indonesia, baik yang berasal dari jalur bilateral maupun jalur multilateral. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi berharap pada akhir bulan ada penambahan 6 juta vaksin lagi dan pada bulan-bulan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan yang cukup berarti.

Menlu Retno Marsudi telah mengunjungi banyak negara seperti China, Inggris, dan Swiss untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Dengan memberdayakan KBRI, Indonesia berhasil masuk dalam kelompok Advanced Market Commitment, yang berarti menerima akses vaksin 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Meskipun mempunyai prinsip "all vaccine for same people in some countries", namun WHO hanya menyediakan vaksin sebatas 20 persen dari total populasi sebuah negara.

"Diplomasi kesehatan, saya yakin, akan terus menjadi isu penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan upaya membangun ketahanan kesehatan, mulai dari ketahanan kesehatan nasional, regional, dan dunia akan terus bergulir dan semakin menebal," kata Retno L.P. Marsudi

Terkait diplomasi vaksin itu pula Presiden Joko Widodo pun melakukan telekonferensi level tinggi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Intinya, Presiden Jokowi mendesak ke Pemerintah Tiongkok agar menambah pasokan vaksin CoronaVac, yang diproduksi perusahaan farmasi Sinovac.

• SOFT POWER DALAM PERAN AKTIF MENGATASI PANDEMI SECARA GLOBAL

Salah satu bentuk soft power Indonesia dalam penanganan covid-19 adalah Indonesia sebagai Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN menyelenggarakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi Kesehatan ASEAN melalui video conference selama dua hari pada tanggal 22-23 Juli 2020.

Tujuan pertemuan untuk memetakan dan mensinergikan sejumlah inisitatif baru dari badan sektoral kesehatan dan juga non-kesehatan yang perlu ditindaklanjuti oleh badan sektoral kesehatan ASEAN sebagai upaya konkrit penanganan COVID-19 di Kawasan ASEAN.

Dalam kesempatan lain, Dengan terpilih nya Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould menjadi Co-Chair COVAX AMC Engagement Gorup (AMC EG), dapat menjadi soft power Indonesia dalam menangani covid-19 secara global, COVAX AMC EG merupakan forum negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. "Di sinilah kita melihat bahwa multilateralisme memiliki manfaat," tutur Retno.

Ditambah lagi, soft power yang di lakukan Presiden Jokowi dengan berkali-kali menyerukan pentingnya masalah kesetaraan akses vaksin bagi semua negara di berbagai forum internasional. Mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, KTT G-20, KTT APEC hingga di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).