Tarik ulur pembentukan Badan Cyber Nasional sudah lebih dari dua tahun.
Pada 3 Januari 2017 kemarin Menkopolhukam Wiranto tentu dengan restu Presiden Joko Widodo, mengumpulkan para pejabat yang berurusan dengan Cyber.
- Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara
- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
- Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian,
- Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan,
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius,
- Jaksa Agung H.M. Prasetyo.
- Semuanya ngumpul dan mengatakan setuju membentuk Badan Cyber Nasional yang disingkat Basinas.
Bahkan Wiranto menegaskan kalau pemerintah segera mempercepat pembentukan Basinas yang menjadi payung kegiatan cyber secara nasional. Saat ini ada tiga badan cyber, boleh saya tambahkan satu lagi? Badan cyber yang diinisiasi lembaga-lembaga nasional Indonesia antara lain :
- Kepolisian memiliki Cyber Security
- Kementerian Pertahanan terdapat Cyber Defence
- Badan Intelijen Negara memiliki Cyber Intelligence
- Angkatan Darat memiliki Organisasi Komunitas IT TNI Angkatan Darat
Sedikit tambahan informasi tentang point 4 :
Kebetulan (eh nggak ada yang kebetulan di dunia ini, hehe) saya dan dua anak saya, Andre Christoga 12 tahun dan Christie Kirana 17 tahun ikut Hackathon TNI AD Agustus 2016 di Mabes AD.
Hackaton AD yang dihadiri KASAD dan para petinggi AD itu diikuti sekitar 216 penggiat IT dari seluruh Indonesia. Ada yang buat aplikasi panic button kalau ada bahaya, ada aplikasi Laporin jika kita curiga kegiatan teroris di sekitar kita, ada yang buat aplikasi canggih pemantau radar. Tim saya membuat aplikasi untuk logistik bidang kesehatan (lengkap dengan drone yang bisa mengantarkan P3K dan alat bantu pacu jantung) untuk tentara yang bertugas di tempat terpencil. (baca http://bogor.tribunnews.com/2016/10/08/keren-bocah-12-tahun-ini-jadi-peserta-termuda-hackathon-kartika-eka-paksi-buat-drone-cepat-sembuh)
Selepas Hackathon TNI AD, bernama Hackathon Cipta Yudha Kartika Eka Paksi, para hacker difasilitasi Mabes AD sebagai anggota Komunitas TIm IT TNI-AD. Jadi Komunitas Tim IT dilibatkan untuk memajukan kebutuhan TNI AD bidang IT. Para Hacker anggota Komunitas Tim IT AD juga mendapat kartu resmi yang dikeluarkan Mabes AD (yang becandaan para hacker, kartu itu perlu disimpan baik-baik karena siapa tahu bisa "bermanfaat").
Basinas = Memata-matai Rakyat ?
Kembali ke Basinas. Menurut saya (moga-moga saya salah) sejak tahun 2015 sampai sekarang DPR RI belum "ikhlas" dengan pembentukan Basinas ini.
Beberapa anggota Komisi I DPR RI menuturkan, ada ancaman lain jika pengawasan cyber oleh Basinas, tidak diatur Undang-undang. Harap dicatat, Basinas mempunyai fungsi surveillance atau penyadapan, yang bisa menghambat kebebasan warga untuk berekspresi didunia maya.
"Di Amerika saja kewenangan badan sejenis yang melakukan surveillance diatur dalam UU Freedom Act 2015," begitu kata Hanafi Rais, anggota DPR tahun 2015 lalu. Undang-undang Basinas juga nantinya harus mencakup infrastruktur cyber, anggaran, ekspertise khusus. Tanpa adanya undang undang yang jelas maka nasib Basinas bisa cuma temporer. “Sewaktu-waktu bisa bubar. Tergantung selera pemerintah yang sedang berkuasa,” ujar politikus PAN ini.
Selain itu, Undang-undang Basinas harus menjamin kebebasan warga negara terkait data cyber pribadi, pembatasan kewenangan Basinas, jaminan keamanan nasional, transparansi dan larangan pengumpulan data besar tanpa seleksi. Jika hal tersebut tidak diakomodir, maka sebaiknya fungsi Basinas hanya sebagai koordinator cyber nasional yang dipimpin Menkopolhukam, tanpa harus membuat badan baru.
Apa Manfaat Basinas untuk Rakyat?
Harus diakui bahwa peraturan perundangan yang mengatur tentang dunia maya di Indonesia ini, masih sangat kurang. Padahal pengguna cyber di Indonesia peringkat ke-6 dunia, ada 132 juta orang di Indonesia yang tersebar di wilayah
- 86,3 juta atau 65 persen di Jawa
- 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera.
- 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi.
- 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan.
- 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB.
- 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE (UU republik Indonesia No.11 Tahun 2008) belum mampu berbuat banyak dalam melindungi kepentingan konsumen.
Sangat jarang kita dengar kasus-kasus kejahatan siber yang dijerat dengan undang-undang ini. Padahal dengan 132 juta orang pengguna internet di Indonesia, potensi kejahatannya sangat besar.
Praktek-praktek penipuan (fraud), pencurian data, judi online, pornografi anak, prostitusi online, dan sebagainya, adalah ancaman nyata bagi pengguna internet di Indonesia.
Sementara selama ini, UU ITE lebih sering kita dengar digunakan untuk kasus-kasus pencemaran nama baik saja. Berita Hoax yang sejak Pilpres 2015 lalu dan makin menggila menjelang Pilkada 2017 belum bisa diatasi dan dibatasi dengan UU-ITE.
Lalu kembali ke tujuan Basinas. apa manfaat nyata Basinas untuk rakyat?
Siapa anggota Basinas?
Kementerian Pertahanan mempersiapkan puluhan ahli Internet dan teknologi informasi atau information technology (IT) untuk membantu Badan Cyber Nasional. Mereka dididik di berbagai institusi di dalam dan luar negeri. "Kami sudah sekolahkan 50 orang untuk pendidikan S-2. Mereka para ahli IT yang hebat," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu 5 Januari 2017.
Pertanyaannya, kategori Ahli IT yang "hebat" itu apa?
Mesti diperjelas karena seyogyanya,sebagai koordinator badan-badan cyber Indonesia, Basinas harus jadi the Dream Team Cyber Indonesia.
Harapan saya orang-orang Basinas itu beneran hebat. Kalau setengah hebat atau seperempat hebat, gimana patokannya. Atau meminjam komentar anak saya programmer juga, Andre Christoga yang baru saja dibuatkan film oleh Metro TV berjudul Programmer Cilik (https://www.youtube.com/watch?v=kQ3OH0AvHAU),
Kl anggota kurang "mantap", Basinas bisa bernasib seperti lembaga negara lain, sebutlah Komisi Informasi Pusat, yang kiprahnya kata DPR, nyaris tak terdengar, hmmm.
Setahu saya, minimal ada 5 nama hacker, yang asli orang Indonesia yang sempat membuat dunia tercengang :
- Jim Geovedi
- Xnuxer, nama panggilan Dani Firmansyah
- Hmei7 dikenal sebagai Mass Defacer dunia.
- XsvsHacker yang kabarnya bernama asli Sandy Afrian.
- 4prili666h05T
Kalau 5 hacker asli Indonesia itu bisa dirangkul dalam Basinas, saya angkat topi. Basinas akan jadi The Dream Team --yang bakal diakui hacker sedunia.
Kehadiran The Dream Team Basinas, saya harap, akan memberi "ketakutan" pada mereka yang membuat situs dan posting -- yang menjerumuskan masyarakat ke pornografi, judi, atau yang menyebarkan ujaran kebencian, hoax.
Mereka akan mikir beribu kali jika ingin menggunakan cyber untuk kejahatan. Mengapa? karena mereka sadar, akan cepat terlacak oleh The Dream Team Basinas.
Surat Terbuka untuk Menkopolhukam
Sebelumya, mohon maaf, saya kepo juga, mengapa Badan Cyber Nasional memilih singkatan "basinas". Ada kata "basi" dan bisa diplesetkan jadi "basi-nasi" hadeeeh. Saya usul nih, singkatannya Bacynas aja, lebih keren. Tapi, apakah itu sudah sesuai dengan EYD? Hadeeeh silakan dipikirkan ahli bahasa deh.
Jadi selaku warga negara Indonesia, yang kebetulan lumayan aktif di dunia cyber, saya memberanikan diri untuk menulis surat terbuka kepada Menkopolhukam agar pembentukan Basinas ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat secara luas. Bukan sekadar badan yang dibuat demi kepentingan sekelompok orang untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi berdiplomasi dengan jargon untuk kepentingan negara.
Sekalian mau nanya, apakah partisipasi orang awam diperlukan? Apa bisa orang awam seperti saya dan beberapa hacker ikutan? Siapa tahu, kompetensi saya di bidang teknologi informasi dan komunikasi bisa bermanfaat dan mempertajam Basinas bagi rakyat Indonesia yang egaliter dan membumi.
Semoga dunia maya, dunia cyber Indonesia menjadi lebih damai dan bermanfaat positif bagi kita semua.
