Mohon tunggu...
Mercy
Mercy Mohon Tunggu... Administrasi - Ibu dua anak remaja, penggiat homeschooling, berlatarbelakang Sarjana Komunikasi, Sarjana Hukum dan wartawan

Pengalaman manis tapi pahit, ikutan Fit and Proper Test di DPR.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ditolak oleh DPR, Malah dipinang Presiden Jokowi?

6 Januari 2016   23:51 Diperbarui: 7 Januari 2016   00:19 2217
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kekayaan Johan Budi Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses di situs acch.kpk.go.id, nilai kekayaan yang dilaporkannya saat itu sebesar Rp 105.424.000. Kekayaannya meliputi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Depok senilai Rp 122.424.000. Kemudian, harta bergerak berupa alat transportasi yang dimilikinya saat itu mobil Suzuki Karimun dan motor Bajaj Pulsar senilai Rp 150 juta. Sementara, harta bergerak lainnya berupa logam mulia senilai Rp 11,5 juta. Johan pun melaporkan bahwa saat itu ia memiliki utang sebesar Rp 110 juta.

Berselang beberapa tahun kemudian, pada 12 Mei 2010, Johan kembali melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat di KPK. Total harta kekayaan yang dilaporkannya ketika itu sebesar Rp 395.385.146. Harta tersebut terdiri dari dua rumah dan bangunan di daerah Tangerang dan Bogor senilai Rp 297.188.000. Kemudian, ada juga harta bergerak berupa alat transportasi, yaitu sebuah mobil Kijang Innova senilai Rp 81,5 juta. Sementara giro dan setara kas lainnya yang dimiliki Johan sebesar Rp 166.697.146. Johan diketahui memiliki utang sebesar 350 juta dan piutang senilai Rp 120 juta.

Selengkapnya

Prediksi Posisi Juru Bicara Presiden Joko Widodo

Apakah Jokowi benar-benar membutuhkan juru bicara? Presiden ke-7 Indonesia ini dikenal punya karakter merakyat yang sangat membedakannya dengan oknum Presiden lainnya, yang cenderung priyayi, dan omongannya sering kurang dimengerti rakyat. Sementara Jokowi yang berangkat dari rakyat jelata justru memiliki kekuatan dalam berkomunikasi dengan rakyat sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden RI.

Membandingkan dengan posisi Juru Bicara di luar negeri, sebutlah di berbagai negara-negara demokratis maju. Juru Bicara malah jadi mempersulit posisi yang di-jurubicara-i. Kasus yang paling mencuat belakangan adalah  Juru bicara PM Israe bernamal Ran Baratz yang menyebut Presiden AS Barack Obama sebagai "anti-Semit" (anti Yahudi) dan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry "kekanak-kanakan.

Walaupun buru-buru minta maaf, Komentar Baratz mempersulit PM Benjamin Netanyahu yang  dalam hitungan hari sudah mengagendakan pertemuan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih, awal November 2015 lalu. 

Konon Baratz lewat  Facebook meminta maaf atas posting-annya karena "ditulis tanpa berpikir dan kadang-kadang sebagai lelucon, dalam bahasa yang sesuai untuk media jejaring sosial dan untuk kalangan tertentu (pribadi)."

Sementara Netanyahu menulis dalam akun Twitternya bahwa komentar Baratz itu "benar-benar tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan posisi saya atau kebijakan Israel."

Komentar Juru Bicara PM Israel itu dibalas ketus oleh Juru bicara Gedung Putih John Earnest. Bahwa permintaan maaf Baratz sudah sepantasnya dan ia  tidak berharap kehadiran Ran Baratz dalam sorotan media internasional di Gedung Putih akan berdampak pada kemampuan Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Obama untuk bekerja secara efektif untuk memajukan kepentingan kedua negara.  Memang akhirnya Baratz tidak ikut ke Washington DC.

Rupanya kecerewetan Baratz juga sempat membuat tersinggung Presiden Israel Reuven Rivlin yang ia sebut sebagai sangat marjinal (pinggiran).  Baratz yang dikenal sosok konservatif berani-beraninya menyatakan Presiden Israel itu, jika dikirim ke dataran tinggi Golan di wilayah Suriah, maka militan Negara Islam (ISIS) akan memulangkannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun