Alienasi Subjek Ekonomi dalam Percaturan Pasar

 

Pembangunan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai proses terintegrasi dalam membentuk struktur ekonomi negara secara dinamis dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi merupakan bentuk proyeksi pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi pada satu periode kepemimpinan. 

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia melangalami pertumbuhan secar sistematis walapun tidak diimbangi dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang profesional. 

Pemerintah dalam pemenuhan pertumbuhan ekonomi hanya bedasar pada objektifitas dalam membanguan kualitas ekonomi namun tidak diimbangi dengan pembentukan atau pembangunan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

Pembangunan ekonomi akan menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi apabila diimbagi dengan pembanguan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Maka dari itu pembentukan kualitas sumber daya manusia tentu harus juga diprioritaskan agar capaian dalam pembanguan ekonomi bisa dikelola dengan baik, dalam hal ini
campur tangan pemerintah juga diperlukan agar terbentuk sinergisitas yang berkelanjutan dan optimal. Upaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan yang efisien  diperlukan adanya campur tangan pemerintah.

Dalam gambaran umum diatas menunjukan bahwa bagaimana pentingnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa. Orientasi dari semua itu adalah mensejahterkan subjek pembangunan dalam hal ini adalah manusianya. 

Namun pada perkembangan zaman secara empiris menggambarkan bahwa  ada ketidak sesuaian pada angka pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi ril masyarakat apalagi masyarakat pada level menengah kebawah. 

Bisa dilihat dengan kacamata realitas pada perilaku ekonomi masyarakat, contoh sederhananya bisa diamati pada hak dan kewajiban yang tidak berimbang misalnya hasil pajak yang dibebankan kepada msayarakat sebagai satu kewajiban agar masyarakat membayar secara paksa kepada negara ataupun daerah lewat kebijakan fiskalnya. 

Namun ironisnya ketika masyarakat secara umum sudah menjalani kewajibannya negara mengabaikan hak mereka diantaranya petani dan nelayan yang setiap tahun membayar pajak tidak di bayar dengan belanja modal  bagi petani dan nelayan akan tetapi lebih cenderung membuat infrastruktur yang notabenenya bukan pada perilaku masyarakat petani dan nelayan.

Berikutnya ada satu instrumen ekonomi bangsa yang itu menjadi urat nadi perekonomian hampir tergusur dalam kompetisi pasar yakni (UMKM & UKM). Terbukti ketika krisis ekonomi di tahun 1980-an dan 1990-an dimana banyak sekali bahkan sebagian besar industri berskala besar mengalami gulung tikar, 

Usaha-usaha kecil menengah mampu bertahan dan turut menjadi penyangga indonesia sampai keluar dari krisis moneter, itu artinya bahwa harusnya pemerintah pusat dan daerah harus mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi UMKM dan UKM yang tumbuh di dalam kawasan NKRI.

Selanjutnya mirisnya ekonomi indonesia pasca krisis terkesan tersandera dengan komprador asing yang hadir sebagai polisi ekonomi dalam memenjarakan rakyat indonesia dengan tangan pemerintah dalam negaranya sendiri. 

Padahal ketika khalayak publik dan stackholder bersepakat bahwa ekonomi kita harus dibangun dengan basis nilai pancasila akan tetapi dalam jalur lintasnya ekonomi pancasila di hadang oleh ekonomi liberal, kapitalis yang bermain dengan tangan kartel, dan juga oligiarki serta oligopsoni pemodal negara berhaluan komunis dan juga liberalisme. 

Lebih anehnya lagi dilanggenkan dengan sebagian tangan pemerintah pusat dengan semangat investasi asing alhasil nya 95% perusahaan swasta telah menguasai seluruh tanah negara kita dengan alasan mengelola sumber daya demi kemajuan negara bukan kesejahteraan rakyat indonesia. 

Sehingga (Ai Siti Farida dalam Sistem Ekonomi Indonesia) "Menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita bukan lagi pancasila tetapi sistem ekonomi yang arahnya tidak jelas dan tidak terarah sesuai falsafah berdikari".

Olehnya itu negara harus mampu konsisten dalam mengamalkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sesuatu yang diperioritaskan secara sosiologi dengan nilai ideologi pancasila, dan mampu mengambil langkah tegas dengan pembangunan ekonomi berdikari yang sudah menjadi satu doktrin bernegara kita sejak orde lama hingga saat ini. Ditambah lagi dengan negara harus mampu ciptakan demokrasi yang demokratis baik di bidang ekonomi, politik, sosial-kultur, serta pendidikan dan kesehatan.