Kondisi saat ini Indonesia masih melihat proses vaksin serentak pasif dan masif bebas biaya. Aang Bachrudin, pedagang lukis yang tinggal di perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara ini merupakan salah satu kelompok yang tidak ingin di vaksin.
"kalo saya ga mau vaksin memang ada keyakinan sendiri kita bisa memperbaiki imun kita sendiri" Â
Baginya, vaksin ini merupakan hak dan hak, bukan hak dan kewajiban. Namun pemerintah saat ini telah mengeluarkan perpres yang dimana dalam aturan tersebut jika ada yang tidak divaksin akan dikenakan denda.
"Tapi kan ini hak kita mau di vaksin atau tidak, tapi kalo kita ga mau toh kita sehat-sehat aja kenapa harus dipaksa buat vaksin",Ujar Aang, Bapak berusia 62 tahun.
"menurut saya tugas pemerintah dan kementerian kesehatan lebih fokus lagi gimana mencari solusi tanpa memberikan denda kepada masyarakat yang berhak tidak untuk divaksin", katanya.
 Namun rencananya setelah vaksin gratis ini, pemerintah indonesia akan melaksanakan vaksinasi berbayar. Hal ini menuai pro-kontra dan pelaksanaa nya pun ditunda. Sejumlah pihak pun berharap pemerintah dapat membebaskan biaya vaksin ini karena masih ada golongan masyarakat menengah kebawah yang masih memprioritaskan kebutuhan mendesaknya seperti makan, bukan vaksin.
"misalkan saya memposisikan diri saya sebagai kalangan bawah dan tidak bisa membayar vaksin, ya saya stress berat sih, karena banyak dari mereka untuk kebutuhan makan aja susah apalagi untuk divaksin", Ujar Aang pedagang lukis.
Lain lagi dengan Suzy Lowaty yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Ia menganggap bahwa dirinya ingin sekali divaksin saat ditanya tentang kesediaan ingin divaksin. "Kalo ada gratis kenapa enggak? kalaupun berbayar dan selagi terjangkau juga gak apa-apa karena kan juga buat kesehatan juga", Ujar Suzy.
Dengan jawaban atau suara dari wilayah seputar RT.05 Harapan Jaya, Bekasi Utara yang sudah terkumpulkan, pasti menuai ada yang segera ingin divaksin ada juga yang masih menunda-nunda  untuk divaksin. Artinya, tentu masih ada pro-kontra dalam hal ini.
Namun yang sudah ditemui selama penulusuran ini dalam masa vaksin serentak ini memang sempat ada kesulitan baik dalam segi administrasi, registrasi atau mungkin penerapan protokol kesehatan tidak mudah mungkin di awal-awal. Namun ini adalah upaya dari pemerintah untuk kemudian memulai sesuatu atau mencari alternatif solusi yang dapat dipercepat dan berharap hasilnya pun bisa baik untuk menyelesaikan pandemi ini.
Wacana pemerintah untuk kemudian memberikan denda terhadap mereka- mereka yang menolak vaksin. Hal ini juga menjadi bahan pemikiran dari benak masyarakat. Mereka masih berfikir bagaimana harus memenuhi kewajiban jika tidak memiliki kemampuan nantinya untuk vaksinasi berbayar ini.
Terlepas dari tuaian pro dan kontra, perlu diingat juga bahwa untuk masyarakat yang sudah divaksin pun tetap harus menjaga protokol kesehatan 3M Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak tentu ditambah dua lagi yaitu mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
